Pemerintah Daerah Disebut Tak Belajar dari Banjir Makassar Tahun Lalu

Makassar: Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan menilai Pemerintah Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan paling bertanggung jawab dalam peristiwa bencana banjir yang melanda Makassar sejak kemarin. Direktur Walhi Sulsel, Muhammad Amin, mengatakan banjir ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah lantaran tidak memberi perubahan yang berarti dalam persoalan mitigasi bencana di sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. "Banjir terjadi terus tiap tahun. Pemerintah kita baik kota maupun provinsi tidak belajar dan tidak melakukan apa-apa terkait mitigasi dan pencegahan banjir," kata Amin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, 14 Februari 2023.   Padahal katanya banjir di Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar bisa dicegah apabila sistem drainase yang ada berfungsi dengan baik. Kemudian ruang terbuka hijau yang saat ini menurun sangat signifikan. "Ditambah lagi di pesisir kita ditimbun, direklamasi. Sehingga banjir terjadi seperti kemarin," jelasnya. Ia menjelaskan saat ini di daerah pesisir yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya sangat rentan terjadi banjir rob. Hal itu lantaran ada dua proyek besar reklamasi, pertama reklamasi CPI dan rencana dilanjutkan ke reklamasi Laelae dan proyek reklamasi Makassar New Port (MNP). Sejumlah warga dievakuasi dari lokasi banjir. Medcom.id/ Muhammad Syawaluddin "Reklamasi mempengaruhi banjir rob ke daratan. Kalau reklamasi Laelae dilanjutkan, itu akan memperparah kondisi banjir saat ini dan nanti di Kota Makassar," ungkapnya. Olehnya itu Walhi meminta agar Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, mulai berpikir untuk menyusun agenda mitigasi serta pencegahan dan juga program yang bisa mengatasi banjir di Kota Makassar. "Oleh karena itu pemerintah Andi Sudirman harus belajar untuk berhenti melanjutkan reklamasi di Laelae, karena dampaknya bisa lebih besar," ujarnya. Sementara untuk ruang terbuka hijau pihaknya meminta kepada pemerintah Danny Pomanto untuk berani melakukan moratorium perluasan alih fungsi lahan terbuka hijau untuk kegiatan properti. Walhi menyebutkan salah satu alih fungsi lahan terbuka hijau yang dialih fungsi menjadi bisnis properti berada di Tamalanrea Makassar. Tapi dengan melakukan moratorium, Walikota Danny Pomanto bisa menghentikan izin pengembangan tersebut. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id