Tangerang: Gubernur Banten Wahidin Halim segera menyerahkan kasus aksi buruh yang menerobos masuk ruang kerjanya ke kepolisian. Selain itu, Wahidin akan melaporkan kejadian itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya akan laporkan perkembangan ini kepada Presiden, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, dan lembaga terkait lainnya," ujarnya, Kamis, 23 Desember 2021.
Wahidin menuturkan, kejadian tersebut merupakan bentuk ancaman bagi pemerintah yang dilakukan oleh buruh. Menurut Wahidin, baru kali ini dirinya mengalami kejadian yang mengancam selama menjadi kepala daerah.
"Ini merupakan preseden buruk bagi pemerintah daerah semua. Ini peristiwa yang bukan biasa, tapi sudah mengancam. Baru kali ini demo buruh masuk ke ruangan naikin kaki di meja foto-foto. Ini bukan ke saya pada simbol negara, arogansi kan," jelasnya.
Baca: Gubernur Banten Tak Akan Revisi UMP-UMK
Wahidin menjelaskan terkait kejadian tersebut, imbasnya membuat kepala daerah lain menjadi takut menetapkan persoalan upah.
"Ini buruk, semua gubernur, wali kota hingga bupati, akan takut kalau mau mengambil keputusan. Kami ini ikuti peraturan-peraturan, karena terikat pada aturan," bebernya.
Wahidin menambahkan, dirinya memberi tahu alasan terkait tidak menaikan upah minimum provinsi dan upah minimun kabupaten/kota, lantaran harus memikirkan dari berbagai pihak, termasuk segi para pengusaha dan buruh.
"Saya melihat dari kepentingan semuanya. Jadi saya tidak berpihak kepentingan pengusaha. Jadi memang di Indonesia ini perlu diklarifikasi konflik perburuhan dan modal tiap tahun. Makanya tugas gubenur, wali kota memfasilitasi, membangun silaturahim, memodernisasi pertemuan itu," jelasnya.
Tangerang: Gubernur Banten Wahidin Halim segera menyerahkan kasus aksi
buruh yang menerobos masuk ruang kerjanya ke kepolisian. Selain itu, Wahidin akan melaporkan kejadian itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya akan laporkan perkembangan ini kepada Presiden, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, dan lembaga terkait lainnya," ujarnya, Kamis, 23 Desember 2021.
Wahidin menuturkan, kejadian tersebut merupakan bentuk ancaman bagi pemerintah yang dilakukan oleh buruh. Menurut Wahidin, baru kali ini dirinya mengalami kejadian yang mengancam selama menjadi kepala daerah.
"Ini merupakan preseden buruk bagi pemerintah daerah semua. Ini peristiwa yang bukan biasa, tapi sudah mengancam. Baru kali ini demo buruh masuk ke ruangan naikin kaki di meja foto-foto. Ini bukan ke saya pada simbol negara, arogansi kan," jelasnya.
Baca: Gubernur Banten Tak Akan Revisi UMP-UMK
Wahidin menjelaskan terkait kejadian tersebut, imbasnya membuat kepala daerah lain menjadi takut menetapkan persoalan upah.
"Ini buruk, semua gubernur, wali kota hingga bupati, akan takut kalau mau mengambil keputusan. Kami ini ikuti peraturan-peraturan, karena terikat pada aturan," bebernya.
Wahidin menambahkan, dirinya memberi tahu alasan terkait tidak menaikan upah minimum provinsi dan upah minimun kabupaten/kota, lantaran harus memikirkan dari berbagai pihak, termasuk segi para pengusaha dan buruh.
"Saya melihat dari kepentingan semuanya. Jadi saya tidak berpihak kepentingan pengusaha. Jadi memang di Indonesia ini perlu diklarifikasi konflik perburuhan dan modal tiap tahun. Makanya tugas gubenur, wali kota memfasilitasi, membangun silaturahim, memodernisasi pertemuan itu," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
