medcom.id, Kepri: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) membentuk tim pengawalan, pengamanan, dan pembangunan untuk percepatan penyerapan anggaran 2015. Harapannya, 22 proyek senilai sekitar Rp5 triliun di Kepri segera terealisasi.
"Ada sekitar 22 proyek yang harus secepatnya dikerjakan, untuk itu kami bergerak cepat agar pemerintah di daerah tidak ragu menggunakan dana dari pusat tersebut," kata Sudung Situmorang Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Jumat (28/8/2015).
Sudung berharap Kejati Kepri dapat menjadi konsultan hukum para pelaksana proyek. Sebab, saat ini muncul kekhawatiran dari kuasa pemegang anggaran tersangkut kasus kriminal.
"Jadi ini upaya kami mempertegas peran dan kedudukan kami, agar nanti kepala daerah, bila ragu melaksanakan proyek karena takut bersenggolan dengan hukum, bisa mendapatkan asistensi kami, dan kami secepatnya membantu," ujar Sudung.
Dari data pelaksanaan kegiatan anggaran hingga semester pertama Juni 2015, kata dia, penyerapan APBD di daerah dan dari APBN masih sangat minim. Hal itu disebabkan adanya kekhawatiran masing-masing pejabat akan tersandung hukum. Melalui program pendampingan yang akan dilaksanakan, diharapkan penyerapan anggaran pembangunan dapat dipacu.
"Sekali lagi, bagi pemimpin di daerah Kepri, kami tegaskan tidak perlu takut. Sebab, kami lakukan pendampingan dalam kegiatan pembangunan, sehingga pejabat pemerintah di daerah ini tidak ada lagi rasa takut. Tim Kejaksaan juga akan melaksanakan pendampingan secara teknis, agar pembangunan dapat berjalan lancar," tambah Sudung.
Serapan rendah
Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Provinsi Kepri Naharuddin mengatakan hingga pertengahan Agustus 2015, serapan anggaran secara fisik yang sudah dikerjakan sekitar 51,6 persen, sedangkan serapan keuangan 44,16 persen.
"Kami berharap semuanya dapat direalisasikan dalam waktu dekat, kita sangat mendukung apa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Sebab, pembangunan berbagai infrastruktur diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.
Hal senada dikatakan Direktur Humas dan Pemasaran Badan Pengusahaan (BP) Batam, Andi Antono. Dia mengatakan penyerapan anggaran pembangunan berbagai infrastruktur di Batam sudah mencapai 33 persen.
medcom.id, Kepri: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) membentuk tim pengawalan, pengamanan, dan pembangunan untuk percepatan penyerapan anggaran 2015. Harapannya, 22 proyek senilai sekitar Rp5 triliun di Kepri segera terealisasi.
"Ada sekitar 22 proyek yang harus secepatnya dikerjakan, untuk itu kami bergerak cepat agar pemerintah di daerah tidak ragu menggunakan dana dari pusat tersebut," kata Sudung Situmorang Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Jumat (28/8/2015).
Sudung berharap Kejati Kepri dapat menjadi konsultan hukum para pelaksana proyek. Sebab, saat ini muncul kekhawatiran dari kuasa pemegang anggaran tersangkut kasus kriminal.
"Jadi ini upaya kami mempertegas peran dan kedudukan kami, agar nanti kepala daerah, bila ragu melaksanakan proyek karena takut bersenggolan dengan hukum, bisa mendapatkan asistensi kami, dan kami secepatnya membantu," ujar Sudung.
Dari data pelaksanaan kegiatan anggaran hingga semester pertama Juni 2015, kata dia, penyerapan APBD di daerah dan dari APBN masih sangat minim. Hal itu disebabkan adanya kekhawatiran masing-masing pejabat akan tersandung hukum. Melalui program pendampingan yang akan dilaksanakan, diharapkan penyerapan anggaran pembangunan dapat dipacu.
"Sekali lagi, bagi pemimpin di daerah Kepri, kami tegaskan tidak perlu takut. Sebab, kami lakukan pendampingan dalam kegiatan pembangunan, sehingga pejabat pemerintah di daerah ini tidak ada lagi rasa takut. Tim Kejaksaan juga akan melaksanakan pendampingan secara teknis, agar pembangunan dapat berjalan lancar," tambah Sudung.
Serapan rendah
Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Provinsi Kepri Naharuddin mengatakan hingga pertengahan Agustus 2015, serapan anggaran secara fisik yang sudah dikerjakan sekitar 51,6 persen, sedangkan serapan keuangan 44,16 persen.
"Kami berharap semuanya dapat direalisasikan dalam waktu dekat, kita sangat mendukung apa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Sebab, pembangunan berbagai infrastruktur diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.
Hal senada dikatakan Direktur Humas dan Pemasaran Badan Pengusahaan (BP) Batam, Andi Antono. Dia mengatakan penyerapan anggaran pembangunan berbagai infrastruktur di Batam sudah mencapai 33 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SAN)
