Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengunjungi keluraga miskin penerima PKH di Desa Sido Mulyo Timur, Kecamatan Damai, Pekanbaru, Riau - MTVN/Wanda Indana
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengunjungi keluraga miskin penerima PKH di Desa Sido Mulyo Timur, Kecamatan Damai, Pekanbaru, Riau - MTVN/Wanda Indana

Sambangi Pekanbaru, Menteri Khofifah Tinjau Pelaksanaan Program PKH

Wanda Indana • 07 Maret 2015 03:42
medcom.id, Pekanbaru: Dalam upaya menekan angka penduduk miskin, Kementerian sosial telah mengeluarkan Program Keluaraga Harapan (PKH). Untuk meninjau pelaksanaan program, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengunjungi keluraga miskin penerima PKH di Desa Sido Mulyo Timur, Kecamatan Damai, Pekanbaru, Riau.
 
Khofifah melakukan blusukan ke Desa Sido Mulyo Timur untuk mendengar tanggapan warga terkait PKH. Dikatakannya, target program PKH adalah membuat peserta PKH menjadi keluarga yang mampu dan mandiri.
 
"Dalam kurun waktu 5 tahun, meraka harus dalam posisi mampu mandiri. Jadi saya datang ke berbagai daerah sekaligus melakukan pemetaan. Selanjutnya pak Wali Kota akan mewisuda mereka, sebagai keluarga yang sudah siap mampu mandiri," tukasnya di desa Marpoyan, Pekanbaru, Jumat (6/3/2015).

Program PKH memberikan bantuan kesejahteraan berupa biaya pendidikan sebesar Rp450 ribu (SD), Rp750 (SMP) dan Rp1 juta (SMA). Dana bantuan itu diberikan dalam kurun waktu setahun. Selain itu, penerima program PKH secara otomatis akan menerima program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Keluarga penerima program tersebut juga akan mendapat pendampingan dari Dinas Sosial Pemprov Riau.
 
"Setelah itu harus dipastikan oleh para pendamping, bahwa penerima PKH itu harus juga menerima KKS, kalau belum, sekarang saatnya untuk memvalidasi data. Mereka diintervensi melalui program PKH dan KKS. KKS itu di dalamnya ada KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat), itu biasa dikenal BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial)," jelas Khofifah.
 
Tak hanya itu, peserta program PKH juga akan mendapat bantuan kesehatan. Seperti biaya perawatan kehamilan, yang mana akan mendapat biaya sebesar Rp1 juta per tahun. Dan setelah melahirkan, kembali menerima bantuan sebesar Rp1 juta.
 
"Setelah itu dalam bentuk beda rumah, kami menyebut Rutilahu, rumah tidak layak huni, harus diintervensi menjadi rumah tinggal layak huni, setelah itu bridging terakhir dalam bentuk kube (kelompok usaha bersama)," tukas Khofifah.
 
Absah Hariani, 47, warga desa Sido Mulyo, mengaku bersyukur mendapat program PKH. Absah mengatakan, program tersebut sangat membantu kelima anaknya bersekolah.
 
"Syukurlah ada program ini (PKH dan KKS), bisa bantu anak sekolah. Kalau tak ada, ya gak bisa sekolah anak kita," ujar Absah sumringah.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan