Jakarta: Masalah korupsi Kepala Daerah berkaitan dengan integritas. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo (Pakde Karwo) mengatakan, cara melihat hal tersebut, dengan membeberkan calon kepala daerah dalam kurun waktu lima tahun ke belakang.
"Saran buat pemerintah pusat, untuk membuat mekanisme bersama soal background calon. Sekarang problemnya di integritas, maka harus tahu background lingkungan, data hostoris lima tahun sebelumnya," kata Karwo di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu, 25 April 2018.
Menurutnya, hal ini sudah dilakukan di Uni Eropa, semua data dipaparkan untuk menunjukkan keterbukaan. Pemaparan tersebut menjadi satu-satunya jalan keluar menakar integritas.
Karwo menyebut, selama ini integritas tak bisa diukur, sebab tak bisa dimasukkan ke dalam sistem. Berbeda dengan perencanaan anggaran atau tender, yang bisa didesain ke dalam sistem e-planning.
"Maka pada saat koordinasi supervisi KPK, saya dibilang Kab/Kota tolong dikontrol. Saya bilang, kalau kontrolnya mekanisme sistem pelayanan ya oke, enggak masalah. Tapi kalau integritas kan enggak bisa dikontrol," ujar Karwo.
Karwo menilai, hal-hal yang dimasukkan dalam sistem, mencapai perkembangan luar biasa. E-planning, e-budgetting dan transparansi lainnya mampu mendorong kinerja daerah. Hal itu pula yang membuat Jawa Timur berturut-turut mendapatkan penghargaan.
"Tapi begitu menyoal hubungan DPRD dengan pemda yang berkaitan dengan pemerasan, itu enggak bisa dimasukkan dalam sistem, itu integritas masing-masing," ungkap Karwo.
Oleh karena itu, di peringatan Otonami Daerah 22 Tahun ini, Karwo menggarisbawahi soal kinerja Kepala Daerah. Ia menyebut para pemimpin masih kurang menghayati makna diri sebagai pimpinan. Sehingga perlu evaluasi menyeluruh.
"Masalah leadership terhadap penurunan pengangguran, kemiskinan, disparitas dan masalah korupsi," tandas Karwo.
Jakarta: Masalah korupsi Kepala Daerah berkaitan dengan integritas. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo (Pakde Karwo) mengatakan, cara melihat hal tersebut, dengan membeberkan calon kepala daerah dalam kurun waktu lima tahun ke belakang.
"Saran buat pemerintah pusat, untuk membuat mekanisme bersama soal background calon. Sekarang problemnya di integritas, maka harus tahu background lingkungan, data hostoris lima tahun sebelumnya," kata Karwo di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu, 25 April 2018.
Menurutnya, hal ini sudah dilakukan di Uni Eropa, semua data dipaparkan untuk menunjukkan keterbukaan. Pemaparan tersebut menjadi satu-satunya jalan keluar menakar integritas.
Karwo menyebut, selama ini integritas tak bisa diukur, sebab tak bisa dimasukkan ke dalam sistem. Berbeda dengan perencanaan anggaran atau tender, yang bisa didesain ke dalam sistem e-planning.
"Maka pada saat koordinasi supervisi KPK, saya dibilang Kab/Kota tolong dikontrol. Saya bilang, kalau kontrolnya mekanisme sistem pelayanan ya oke, enggak masalah. Tapi kalau integritas kan enggak bisa dikontrol," ujar Karwo.
Karwo menilai, hal-hal yang dimasukkan dalam sistem, mencapai perkembangan luar biasa. E-planning, e-budgetting dan transparansi lainnya mampu mendorong kinerja daerah. Hal itu pula yang membuat Jawa Timur berturut-turut mendapatkan penghargaan.
"Tapi begitu menyoal hubungan DPRD dengan pemda yang berkaitan dengan pemerasan, itu enggak bisa dimasukkan dalam sistem, itu integritas masing-masing," ungkap Karwo.
Oleh karena itu, di peringatan Otonami Daerah 22 Tahun ini, Karwo menggarisbawahi soal kinerja Kepala Daerah. Ia menyebut para pemimpin masih kurang menghayati makna diri sebagai pimpinan. Sehingga perlu evaluasi menyeluruh.
"Masalah leadership terhadap penurunan pengangguran, kemiskinan, disparitas dan masalah korupsi," tandas Karwo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
