Mataram: Guna menangani kasus stunting (gangguan pertumbuhan pada anak yang membuat tubuhnya lebih pendek) di Nusa Tenggara Barat (NTB) diadakan program rembuk desa pencegahan stunting.
Program tersebut dianggap sebagai program untuk keberlangsungan generasi muda Indonesia pada masa depan.
"Stunting dalam bahasa Indonesia 'kerdil.' Kita bicara kekerdilan karena kalau bayi dan anak-anak kita kerdil, bukan saja badannya yang kerdil tapi otaknya juga kerdil, sehingga tidak maksimal pertumbuhannya," ujar Wapres Jusuf Kalla, dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Kamis, 5 Juli 2018.
Pada kunjungan kerja tersebut Wapres didampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo bersama Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri PUPR, dan Presiden World Bank Group Jim Yong Kim.
Rombongan disambut oleh Gubernur NTB TGB Zainul Majdi dan langsung meninjau penanganan kekerdilan atau stunting di Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, NTB. Desa Dakung menjadi satu dari sepuluh desa di Lombok Tengah yang menjadi prioritas penanganan stunting.
Wapres menyampaikan, apa yang terjadi saat ini merupakan buah dari apa yang kita lakukan 20-30 tahun lalu. Saat ini, menurutnya perlu diperbaiki cara dan sistemnya agar berjalan dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas anak-anak.
"Di sini dana Rp1 miliar setahun dulu, jadi perbaiki jalan dan untuk kualitas kesehatan anak-anak," lanjutnya.
Selain itu, ada juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengurusi persoalan sarana air bersih. Membangun generasi sehat, kata Wapres Jusuf Kalla, tidak akan bisa jika tidak dilengkapi fasilitas sanitasi yang bersih. Pun dengan Menteri Keuangan yang mengurusi persoalan pendanaan.
"Kalau di pusat bersatu, maka di daerah juga harus bersatu. Di sini ada Gubernur NTB terpilih, Pak Zul semoga dilanjutkan," katanya.
Wapres menilai, keterlibatan dan kemauan masyarakat menjadi penentu dalam keberhasilan sebuah program, termasuk program pencegahan stunting. "Tanpa masyarakat bergerak, berapa pun proyek pemerintah tidak akan berhasil. Kita akan datang dua, tiga tahun lagi," ucapnya.
Pada kesempatan tersebut Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo mengatakan, program dana desa memiliki dampak positif bagi kemajuan desa.
"Dana desa walaupun di awal banyak kendala karena baru, bukan hanya di Indonesia mungkin pertama di dunia, sekarang improvement-nya besar sekali," kata Mendes PDTT Eko.
Hal ini terbukti dari penyerapan anggaran yang naik dari 82 persen pada tahun pertama, menjadi lebih dari 98 persen. "Desa-desa mampu membangun infrastruktur yang belum pernah ada selama ini," ucap Mendes PDTT Eko.
Terkait implementasi di lapangan, Mendes PDTT Eko meminta seluruh pihak untuk tak segan melapor kepada Satgas Dana Desa jika melihat adanya kendala dan masalah dalam persoalan dana desa. "Masyarakat diminta kalau ada kejanggalan lapor ke satgas," katanya.
Mataram: Guna menangani kasus stunting (gangguan pertumbuhan pada anak yang membuat tubuhnya lebih pendek) di Nusa Tenggara Barat (NTB) diadakan program rembuk desa pencegahan stunting.
Program tersebut dianggap sebagai program untuk keberlangsungan generasi muda Indonesia pada masa depan.
"Stunting dalam bahasa Indonesia 'kerdil.' Kita bicara kekerdilan karena kalau bayi dan anak-anak kita kerdil, bukan saja badannya yang kerdil tapi otaknya juga kerdil, sehingga tidak maksimal pertumbuhannya," ujar Wapres Jusuf Kalla, dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Kamis, 5 Juli 2018.
Pada kunjungan kerja tersebut Wapres didampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo bersama Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri PUPR, dan Presiden World Bank Group Jim Yong Kim.
Rombongan disambut oleh Gubernur NTB TGB Zainul Majdi dan langsung meninjau penanganan kekerdilan atau stunting di Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, NTB. Desa Dakung menjadi satu dari sepuluh desa di Lombok Tengah yang menjadi prioritas penanganan stunting.
Wapres menyampaikan, apa yang terjadi saat ini merupakan buah dari apa yang kita lakukan 20-30 tahun lalu. Saat ini, menurutnya perlu diperbaiki cara dan sistemnya agar berjalan dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas anak-anak.
"Di sini dana Rp1 miliar setahun dulu, jadi perbaiki jalan dan untuk kualitas kesehatan anak-anak," lanjutnya.
Selain itu, ada juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengurusi persoalan sarana air bersih. Membangun generasi sehat, kata Wapres Jusuf Kalla, tidak akan bisa jika tidak dilengkapi fasilitas sanitasi yang bersih. Pun dengan Menteri Keuangan yang mengurusi persoalan pendanaan.
"Kalau di pusat bersatu, maka di daerah juga harus bersatu. Di sini ada Gubernur NTB terpilih, Pak Zul semoga dilanjutkan," katanya.
Wapres menilai, keterlibatan dan kemauan masyarakat menjadi penentu dalam keberhasilan sebuah program, termasuk program pencegahan stunting. "Tanpa masyarakat bergerak, berapa pun proyek pemerintah tidak akan berhasil. Kita akan datang dua, tiga tahun lagi," ucapnya.
Pada kesempatan tersebut Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo mengatakan, program dana desa memiliki dampak positif bagi kemajuan desa.
"Dana desa walaupun di awal banyak kendala karena baru, bukan hanya di Indonesia mungkin pertama di dunia, sekarang improvement-nya besar sekali," kata Mendes PDTT Eko.
Hal ini terbukti dari penyerapan anggaran yang naik dari 82 persen pada tahun pertama, menjadi lebih dari 98 persen. "Desa-desa mampu membangun infrastruktur yang belum pernah ada selama ini," ucap Mendes PDTT Eko.
Terkait implementasi di lapangan, Mendes PDTT Eko meminta seluruh pihak untuk tak segan melapor kepada Satgas Dana Desa jika melihat adanya kendala dan masalah dalam persoalan dana desa. "Masyarakat diminta kalau ada kejanggalan lapor ke satgas," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
