Jayapura: Dualisme keberadaan dua Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua dikhawatirka menggangu pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diminta menuntaskan masalah ini.
Sekjen Ikatan Putra Putri (IPPI) Papua Budi Herianto menyayangkan kunjungan Mendagri 4 September kemarin tak menyelesaikan masalah ini. Ia khawatir pelaksanaan PON akan terdampak dualisme ini.
"Sangat menyayangkan Kunjungan Mendagri ke Papua pada 04 September 2021 seharusnya dapat menyelesaikan persoalan dualisme Sekda Papua yang saat ini berdampak terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan apalagi Papua akan menghadapi PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021," kata Budi, Senin 6 September 2021.
Baca: Pelantikan Sekda Papua Disebut Sudah Konstitusional
Saat ini Pemprov Papua Mempunyai dua Sekda. Pertama Sekda Dance Julian Flassy hasil penunjukan Kementerian Dalam Negeri dan Sekda M Ridwan Rumasukun yang ditunjuk berdasarkan keputusan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Budi khawatir dualisme ini akan berpotensi memunculkan malaadminitrasi pemerintahan. Jabatan yang diemban dua orang itu akan saling mengeklaim kewenangan.
"Sebenarnya yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah apalagi saat ini sedang dihadapi sama PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021 Papua dan dapat disalahgunakan sama Sekda Bentukan Gubernur Papua," Kata Budi.
Ia mendorong persoalan ini mengacu kepada Intruksi Presiden bahwa semua persoalan harus diselesaikan sebelum PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021. Dari itu, Mendagri seharusnya menyelesaikan konflik persoalan Sekda Papua.
"Mendagri sebagai pembantu presiden mengamankan keputusan Presiden Jokowi terkait Sekda Papua," ujar Budi.
*Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp 50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.
Jayapura: Dualisme keberadaan dua Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua dikhawatirka menggangu pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diminta menuntaskan masalah ini.
Sekjen Ikatan Putra Putri (IPPI) Papua Budi Herianto menyayangkan kunjungan Mendagri 4 September kemarin tak menyelesaikan masalah ini. Ia khawatir pelaksanaan PON akan terdampak dualisme ini.
"Sangat menyayangkan Kunjungan Mendagri ke Papua pada 04 September 2021 seharusnya dapat menyelesaikan persoalan dualisme Sekda Papua yang saat ini berdampak terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan apalagi Papua akan menghadapi PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021," kata Budi, Senin 6 September 2021.
Baca: Pelantikan Sekda Papua Disebut Sudah Konstitusional
Saat ini Pemprov Papua Mempunyai dua Sekda. Pertama Sekda Dance Julian Flassy hasil penunjukan Kementerian Dalam Negeri dan Sekda M Ridwan Rumasukun yang ditunjuk berdasarkan keputusan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Budi khawatir dualisme ini akan berpotensi memunculkan malaadminitrasi pemerintahan. Jabatan yang diemban dua orang itu akan saling mengeklaim kewenangan.
"Sebenarnya yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah apalagi saat ini sedang dihadapi sama PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021 Papua dan dapat disalahgunakan sama Sekda Bentukan Gubernur Papua," Kata Budi.
Ia mendorong persoalan ini mengacu kepada Intruksi Presiden bahwa semua persoalan harus diselesaikan sebelum PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021. Dari itu, Mendagri seharusnya menyelesaikan konflik persoalan Sekda Papua.
"Mendagri sebagai pembantu presiden mengamankan keputusan Presiden Jokowi terkait Sekda Papua," ujar Budi.
*Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp 50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
