medcom.id, Denpasar: Kapolda Bali Irjen Pol Albertus Julius Benny Mokalu mensinyalir akan ada aksi anarkistis dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) ke-9 Partai Golkar di Nusa Dua, Bali. Hal ini disampaikan Kapolda Bali saat menggelar apel pasukan pengamanan Munas Golkar di halaman belakang Mapolda Bali, Minggu (30/11/2014).
"Hasil analisa, pantauan menunjukkan jika kegiatan ini berpotensi akan terjadi aksi anarkis. Untuk itu kita akan melakukan antisipasi khusus soal itu," ujarnya di Denpasar.
Karenanya, Kapolda Bali menerjunkan pasukan khusus dengan jumlah personel dan peralatan yang memadai. Polda Bali memang tidak mendapatkan izin dari Mabes Polri untuk melakukan pengamanan Munas. Namun, Polda Bali hanya mendapatkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Mabes Polri.
"Terserah kalau teman-teman media mengatakan kalau itu Munas. Kalau saya menyebutnya hanya sebuah kegiatan biasa. Jadi sama dengan orang mau berunjukrasa biasa. Polri wajib menjaga keamanan. Apalagi ini Bali. Ini daerah pariwisata yang bersentuhan dengan dunia," ujarnya.
Pengamanan ini sudah sesuai amanat pasal 12 UU Nomor 2 tahun 2002. Polri diminta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.
"Laksanakan sekalipun tanpa perintah bila terjadi hal-hal yang menimbulkan meresahkan. Tangkap, borgol, disuruh dia menghadap ke tembok. Kalau masih melawan, tembak kakinya. Saya bertanggungjawab penuh terhadap tindakan tersebut. Ini sudah diskresi. Hanya dalam jumlah massa yang berskala besar kita harus menggunakan pleton," ujarnya.
Seuai STTP, Polda Bali tetap akan melakukan pengamanan. Pasukan anti anarkis akan ditempatkan di ring 2, tidak jauh dari lokasi Munas. Namun demikian Polri tidak akan masuk ke ruang inti Munas.
"Ini agenda politik. Polri tidak mau intervensi. Namun bila itu sudah anarkis, maka Polri wajib membubarkan kegiatan, tetapi bukan Munasnya," ujarnya.
Sementara itu, pengamanan dalam areal Munas diserahkan kepada internal partai. "Merekalah yang paling tahu manakah yang anggota, mana yang bukann," ujarnya.
Menurut Kapolda, pihaknya sudah mendengar adanya kelompok tertentu yang akan mengacaukan Munas. Ada banyak SMS masuk yang mengadukan hal itu. Semua informasi itu tetap menjadi perhatian bagi polisi.
"Ada kemungkinkan anarkis, maka kami hadirkan pasukan anti anarkis. Polisi wajib tahu tentang politik, tetapi polisi tidak boleh ikut berpolitik," ujarnya.
medcom.id, Denpasar: Kapolda Bali Irjen Pol Albertus Julius Benny Mokalu mensinyalir akan ada aksi anarkistis dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) ke-9 Partai Golkar di Nusa Dua, Bali. Hal ini disampaikan Kapolda Bali saat menggelar apel pasukan pengamanan Munas Golkar di halaman belakang Mapolda Bali, Minggu (30/11/2014).
"Hasil analisa, pantauan menunjukkan jika kegiatan ini berpotensi akan terjadi aksi anarkis. Untuk itu kita akan melakukan antisipasi khusus soal itu," ujarnya di Denpasar.
Karenanya, Kapolda Bali menerjunkan pasukan khusus dengan jumlah personel dan peralatan yang memadai. Polda Bali memang tidak mendapatkan izin dari Mabes Polri untuk melakukan pengamanan Munas. Namun, Polda Bali hanya mendapatkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Mabes Polri.
"Terserah kalau teman-teman media mengatakan kalau itu Munas. Kalau saya menyebutnya hanya sebuah kegiatan biasa. Jadi sama dengan orang mau berunjukrasa biasa. Polri wajib menjaga keamanan. Apalagi ini Bali. Ini daerah pariwisata yang bersentuhan dengan dunia," ujarnya.
Pengamanan ini sudah sesuai amanat pasal 12 UU Nomor 2 tahun 2002. Polri diminta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.
"Laksanakan sekalipun tanpa perintah bila terjadi hal-hal yang menimbulkan meresahkan. Tangkap, borgol, disuruh dia menghadap ke tembok. Kalau masih melawan, tembak kakinya. Saya bertanggungjawab penuh terhadap tindakan tersebut. Ini sudah diskresi. Hanya dalam jumlah massa yang berskala besar kita harus menggunakan pleton," ujarnya.
Seuai STTP, Polda Bali tetap akan melakukan pengamanan. Pasukan anti anarkis akan ditempatkan di ring 2, tidak jauh dari lokasi Munas. Namun demikian Polri tidak akan masuk ke ruang inti Munas.
"Ini agenda politik. Polri tidak mau intervensi. Namun bila itu sudah anarkis, maka Polri wajib membubarkan kegiatan, tetapi bukan Munasnya," ujarnya.
Sementara itu, pengamanan dalam areal Munas diserahkan kepada internal partai. "Merekalah yang paling tahu manakah yang anggota, mana yang bukann," ujarnya.
Menurut Kapolda, pihaknya sudah mendengar adanya kelompok tertentu yang akan mengacaukan Munas. Ada banyak SMS masuk yang mengadukan hal itu. Semua informasi itu tetap menjadi perhatian bagi polisi.
"Ada kemungkinkan anarkis, maka kami hadirkan pasukan anti anarkis. Polisi wajib tahu tentang politik, tetapi polisi tidak boleh ikut berpolitik," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JCO)
