Yogyakarta: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap PKL di kawasan Malioboro bisa mengakses bantuan. Termasuk bantuan modal bergulir yang bersumber dari dana keistimewaan (Danais).
"Enggak tahu (penyebab ada PKL tak bisa mengakses bantuan), mestinya masuk (daftar) semua," ujar Sri Sultan di Yogyakarta, Selasa, 3 Agustus 2021.
Ada sekitar 1.000 PKL yang tak bisa mengakses bantuan. Mereka berasal dari PKL di pasar sore, PKL warung makan lesehan, angkringan, pasar sentir, hingga sejumlah kelompok PKL yang tak tergabung dalam koperasi.
Sementara, ada dari sembilan koperasi yang menaungi PKL, hanya dua yang berbadan hukum. Sisanya belum memiliki badan hukum.
Baca: PPKM Bikin Perekonomian di DIY Tertekan
Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini ingin semua PKL bisa menjadi anggota koperasi. Pihaknya meminta ada kelonggaran apabila ada PKL yang ingin menjadi anggota koperasi yang sudah berbadan hukum.
"Yang penting diproses semua. Kalau belum masuk tapi areanya di situ, saya harap mereka (bisa) jadi anggota," katanya.
Ia berharap, pengurusan bantuan bisa diproses segera. Sri Sultan ingin bantuan bisa tersalur sebelum status darurat dicabut.
"Selak (keburu status) darurat hilang. Koperasi saja, yang tahu anggota. Siapa yang (mau) gabung, koperasinya setuju tidak masalah," ungkapnya.
Yogyakarta: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap
PKL di kawasan Malioboro bisa mengakses bantuan. Termasuk bantuan modal bergulir yang bersumber dari dana keistimewaan (Danais).
"Enggak tahu (penyebab ada PKL tak bisa mengakses bantuan), mestinya masuk (daftar) semua," ujar Sri Sultan di Yogyakarta, Selasa, 3 Agustus 2021.
Ada sekitar 1.000 PKL yang tak bisa mengakses bantuan. Mereka berasal dari PKL di pasar sore, PKL warung makan lesehan, angkringan, pasar sentir, hingga sejumlah kelompok PKL yang tak tergabung dalam koperasi.
Sementara, ada dari sembilan koperasi yang menaungi PKL, hanya dua yang berbadan hukum. Sisanya belum memiliki badan hukum.
Baca: PPKM Bikin Perekonomian di DIY Tertekan
Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini ingin semua PKL bisa menjadi anggota koperasi. Pihaknya meminta ada kelonggaran apabila ada PKL yang ingin menjadi anggota koperasi yang sudah berbadan hukum.
"Yang penting diproses semua. Kalau belum masuk tapi areanya di situ, saya harap mereka (bisa) jadi anggota," katanya.
Ia berharap, pengurusan bantuan bisa diproses segera. Sri Sultan ingin bantuan bisa tersalur sebelum status darurat dicabut.
"Selak (keburu status) darurat hilang. Koperasi saja, yang tahu anggota. Siapa yang (mau) gabung, koperasinya setuju tidak masalah," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
