Yogyakarta: Pengurus masjid di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diminta netral jelang maupun saat Pemilu 2024. Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW DMI) DIY mengingatkan agar tempat ibadah tak dijadikan tempat politik praktis. Politik praktis itu bisa masuk lewat materi ceramah hingga selebaran.
Wakil Ketua II PW DMI DIY, Mangun Budiyanto, mengatakan pengurus masjid perlu memastikan pemberi ceramah atau khatib netral. Pemilihan itu harus sudah dipikirkan matang sebelum mengizinkan si penceramah memberikan materi di mimbar.
"Tetapi kalau kampanye di luar kelembagaan masjid ya silakan saja," ujar Mangun dihubungi, Jumat, 23 September 2022.
Mangun mengatakan DMI DIY akan memasukkan materi ajakan sikap netral untuk penceramah. Materi itu akan diwujudkan menjadi buku khotbah yang diterbitkan dan dibagikan ke masjid-masjid.
"Meskipun netral, masyarakat tetap harus berpartisipasi menggunakan hak suara pada pemilu mendatang," kata dia.
Baca: Terlibat Pemilu, Masjid di Yogyakarta Bakal Didatangi DMI
Di sisi lain, pihaknya menyiapkan edaran berisi arahan agar pengurus masjid netral. Edaran itu akan diterbitkan mendekati masa kampanye mendatang.
"Kalau pusat tidak mengeluarkan dalam waktu yang sudah dekat (masa kampanye) kami akan membuat sendiri," ujarnya.
Ia mengatakan akan mengambil tindakan bila mengetahui ada masjid yang tidak bersikap netral. Tindakan yang diambil dengan memberikan imbauan dan penjelasan sikap yang semestinya dilakukan menjelang pemilu.
"Kalau memperoleh informasi bahwa ada masjid yang melakukan ketidaknetralan, maka kami akan datang untuk memberikan imbauan supaya tidak seperti itu," ungkapnya.
Yogyakarta: Pengurus masjid di Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) diminta netral jelang maupun saat
Pemilu 2024. Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW DMI) DIY mengingatkan agar tempat ibadah tak dijadikan tempat politik praktis. Politik praktis itu bisa masuk lewat materi ceramah hingga selebaran.
Wakil Ketua II PW DMI DIY, Mangun Budiyanto, mengatakan pengurus masjid perlu memastikan pemberi ceramah atau khatib netral. Pemilihan itu harus sudah dipikirkan matang sebelum mengizinkan si penceramah memberikan materi di mimbar.
"Tetapi kalau
kampanye di luar kelembagaan masjid ya silakan saja," ujar Mangun dihubungi, Jumat, 23 September 2022.
Mangun mengatakan DMI DIY akan memasukkan materi ajakan sikap netral untuk penceramah. Materi itu akan diwujudkan menjadi buku khotbah yang diterbitkan dan dibagikan ke masjid-masjid.
"Meskipun netral, masyarakat tetap harus berpartisipasi menggunakan hak suara pada pemilu mendatang," kata dia.
Baca:
Terlibat Pemilu, Masjid di Yogyakarta Bakal Didatangi DMI
Di sisi lain, pihaknya menyiapkan edaran berisi arahan agar pengurus masjid netral. Edaran itu akan diterbitkan mendekati masa kampanye mendatang.
"Kalau pusat tidak mengeluarkan dalam waktu yang sudah dekat (masa kampanye) kami akan membuat sendiri," ujarnya.
Ia mengatakan akan mengambil tindakan bila mengetahui ada masjid yang tidak bersikap netral. Tindakan yang diambil dengan memberikan imbauan dan penjelasan sikap yang semestinya dilakukan menjelang pemilu.
"Kalau memperoleh informasi bahwa ada masjid yang melakukan ketidaknetralan, maka kami akan datang untuk memberikan imbauan supaya tidak seperti itu," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
