Mawardi Yahya Memaparkan Kemandirian Pangan Sumsel kepada Baleg DPR

Palembang: Wakil Gubernur Sumatra Selatan Mawardi Yahya menerima agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi (Banleg) DPR dalam rangkau pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan di Sumsel di Auditorium Bina Praja, Senin, 22 Maret 2021. Kesempatan ini pun dimanfaatkan Mawardi Yahya untuk memaparkan kemandirian pangan di Sumsel khususnya dalam pemenuhan kebutuhan beras. Mawardi mengatakan ketersediaan dari 15 pangan strategis di Sumsel sejauh ini tidak perlu dikhawatirkan. Sebab stok pangan justru melimpah pada 2020 baik beras maupun telur. Ia membeberkan produksi beras sebesar 2.696.877 ton dengan kebutuhan hanya sebanyak 859.744 ton sehingga terjadi surplus beras sebesar 1.837.133 ton. Begitu juga dengan telur yang tersedia sebanyak 132.531 ton sementara yang dibutuhkan hanya 47.788 ton sehingga diperoleh surplus sebesar 98.389 ton. Baca juga: Hilang Tenggelam, Bocah di Kulon Progo Ditemukan Tewas "Bahkan dari data yang ada telur dari Sumsel ikut menyuplai kebutuhan telur untuk Banten, Lampung, dan Bengkulu. Dan kalau kita lihat harga dari 15 komoditas pangan strategis pada 2020 cukup stabil, hanya tiga komoditas saja yang sedikit mengalami fluktuasi harga di awal semester I yaitu bawang merah, bawang putih, dan gula pasir," papar Mawardi. Berbagai upaya juga dilakukan Pemprov Sumsel dalam rangka memastikan pangan tersedia di Sumsel. Melalui DPRD Sumsel menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi sebanyak 148,73 ton beras yang sudah disalurkan sebanyak 111 ton.  Sedangkan cadangan beras Kabupaten dan Kota sebanyak 990,44 ton dan yang sudah disalurkan sebanyak 288,29 ton. Bahkan Sumsel pada 2019 berhasil mencapai produksi padi 2.603.396 ton GKG sehingga memperoleh penghargaan berupa PIN Emas dari Menteri Pertanian RI atas prestasi peringkat lima penghasil beras terbesar di Indonesia. Penghargaan ini merupakan kerja bersama yang tidak mudah untuk dicapai dan dipertahankan. Masih banyak permasalahan yang dijumpai di lapangan antara lain indeks pertanaman di lapangan rata-rata masih di bawah 2, produktivitasnya masih rendah, masih kurangnya tenaga penyuluhan dan luas baku sawah yang belum optimal.     Sehingga membutuhkan dukungan penganggaran dari pusat dan juga teknologi berupa fasilitas saprodi pertanian dalam bentuk alsintan serta ketersediaan benih bermutu.  "Dukungan fasilitas perekrutan tenaga penyuluh juga diperlukan karena ke depan jumlah penyuluh semakin berkurang. Saat ini Pemprov Sumsel sudah mengupayakan itu untuk mewujudkan satu penyuluh satu desa," jelasnya.  Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Welly Aditia, mengatakan Sumsel adalah daerah kelima yang mereka kunjungi dalam rangka melakukan tugas Banleg memantau implemntasi UU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pangan. Sebelum ke Sumsel pihaknya telah lebih dulu menyambangi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah.  "Kedatangan kami ini adalah untuk melakukan beberapa hal, salah satunya memantau pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2012 bagaimana turunan dan implementasinya di Sumsel. Termasuk mendalami keluhan-keluhan dari Sumsel," kata Welly.