Jayapura: Teror Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua semakin meresahkan masyarakat. Korban jiwa tidak hanya dari aparat TNI-Polri tetapi juga dari masyarakat sipil.
"Ini jelas mengganggu kedaulatan NKRI. Laskar Merah Putih (LMP) punya kepedulian untuk ikut menjaganya,” Ketua Umum LMP Arsyad Cannu, Sabtu, 19 Maret 2022.
LMP, tegas Arsyad, mendukung TNI-Polri untuk lebih tegas lewat langkah-langkah strategis. Aparat diminta segera menangkap pelaku separatis yang melakukan cara-cara teror terhadap masyarakat Papua.
Menurut Arsyad, bukan hanya pendekatan militer, penyelesaian konflik di Papua pun diminta lewat pendekatan yang lunak. Seperti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan turut berperan lewat pendekatan seni dan budaya.
Melalui pembangunan fasilitas seni dan budaya agar masyarakat Papua bisa berkumpul untuk kegiatan positif bersama pemerintah juga menggali potensi budayanya.
Baca: Petugas Otoritas Bandara Bilorai di Kabupaten Intan Jaya Belum Berani Bekerja
LMP juga turut serta ikut menyelesaikan konflik di Papua lewat pendekatan seni budaya yang dilakukan kader-kader markas daerah (Mada) LMP Papua.
Konflik Papua ini kata Arsyad harus disikapi serius. Kedaukatan NKRI tidak bisa ditawar lagi. LMP berhara Presiden Joko Widodo yang didukung elemen bangsa lain bersama-sama berusaha agar konflik Papua tidak melebar.
“Niat kita satu NKRI harga mati. Bersama-sama pemerintah, LMP berada di garda terdepan juga mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik Papua. Sebab, jangan sampai kasus lepasnya Timor-Timor dalam bingkai NKRI terulang kembali,” jelas Arsyad.
Arsyad menambahkan upaya mempertahankan Papua tidak cukup di dalam negeri saja. Pasalnya, ada negara-negara lain yang terus merongrong Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang isu pelanggaran HAM di sana.
Dari itu, Arsyad meminta khusus kepada Kementerian Luar Negeri melakukan lobi-lobi politik luar negeri khususnya kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan memberikan informasi yang faktual terhadap negara-negara sahabat terkait dengan kondisi di Papua.
Ia menyayangkan adanya organisasi internasional seperti Amnesty International yang memberikan narasi telah terjadinya pelanggaran HAM berat di Papua. Arsyad menilai isu adanya pelanggaran HAM yang ditudingkan ke pemerintah dalam hal ini TNI dan Polri sangatlah tidak berdasar.
“Sejauh ini NGO tersebut sering memberikan pernyataan provokatif terkait berbagai persoalan bangsa termasuk di Papua. Makanya, LMP mengingatkan jangan mengusik NKRI dengan membuat opini publik yang menyesatkan,” ujar Arsyad.
Pemerintah Indonesia saat ini sedang membangun Papua. Berbagai kebijakan pemerintah saat ini difokuskan demi kemajuan dan kepentingan masyarakat Papua.
"Jangan persolan konflik kecil dibesar-besarkan seolah ada pelanggaran HAM. Sehingga, kami perintahkan jajaran pengurus untuk melakukan aksi damai menyuarakan dan meluruskan isu pelanggaran HAM itu,” kata Arsyad.
Jayapura: Teror
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di
Papua semakin meresahkan masyarakat. Korban jiwa tidak hanya dari aparat
TNI-Polri tetapi juga dari masyarakat sipil.
"Ini jelas mengganggu kedaulatan NKRI. Laskar Merah Putih (LMP) punya kepedulian untuk ikut menjaganya,” Ketua Umum LMP Arsyad Cannu, Sabtu, 19 Maret 2022.
LMP, tegas Arsyad, mendukung TNI-Polri untuk lebih tegas lewat langkah-langkah strategis. Aparat diminta segera menangkap pelaku separatis yang melakukan cara-cara teror terhadap masyarakat Papua.
Menurut Arsyad, bukan hanya pendekatan militer, penyelesaian konflik di Papua pun diminta lewat pendekatan yang lunak. Seperti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan turut berperan lewat pendekatan seni dan budaya.
Melalui pembangunan fasilitas seni dan budaya agar masyarakat Papua bisa berkumpul untuk kegiatan positif bersama pemerintah juga menggali potensi budayanya.
Baca:
Petugas Otoritas Bandara Bilorai di Kabupaten Intan Jaya Belum Berani Bekerja
LMP juga turut serta ikut menyelesaikan konflik di Papua lewat pendekatan seni budaya yang dilakukan kader-kader markas daerah (Mada) LMP Papua.
Konflik Papua ini kata Arsyad harus disikapi serius. Kedaukatan NKRI tidak bisa ditawar lagi. LMP berhara Presiden Joko Widodo yang didukung elemen bangsa lain bersama-sama berusaha agar konflik Papua tidak melebar.
“Niat kita satu NKRI harga mati. Bersama-sama pemerintah, LMP berada di garda terdepan juga mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik Papua. Sebab, jangan sampai kasus lepasnya Timor-Timor dalam bingkai NKRI terulang kembali,” jelas Arsyad.
Arsyad menambahkan upaya mempertahankan Papua tidak cukup di dalam negeri saja. Pasalnya, ada negara-negara lain yang terus merongrong Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang isu pelanggaran HAM di sana.
Dari itu, Arsyad meminta khusus kepada Kementerian Luar Negeri melakukan lobi-lobi politik luar negeri khususnya kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan memberikan informasi yang faktual terhadap negara-negara sahabat terkait dengan kondisi di Papua.
Ia menyayangkan adanya organisasi internasional seperti Amnesty International yang memberikan narasi telah terjadinya pelanggaran HAM berat di Papua. Arsyad menilai isu adanya pelanggaran HAM yang ditudingkan ke pemerintah dalam hal ini TNI dan Polri sangatlah tidak berdasar.
“Sejauh ini NGO tersebut sering memberikan pernyataan provokatif terkait berbagai persoalan bangsa termasuk di Papua. Makanya, LMP mengingatkan jangan mengusik NKRI dengan membuat opini publik yang menyesatkan,” ujar Arsyad.
Pemerintah Indonesia saat ini sedang membangun Papua. Berbagai kebijakan pemerintah saat ini difokuskan demi kemajuan dan kepentingan masyarakat Papua.
"Jangan persolan konflik kecil dibesar-besarkan seolah ada pelanggaran HAM. Sehingga, kami perintahkan jajaran pengurus untuk melakukan aksi damai menyuarakan dan meluruskan isu pelanggaran HAM itu,” kata Arsyad.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
