Semarang: Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengaku pernah beberapa kali menerima laporan adanya aparat penegak hukum yang memeras pelaku usaha dan kepala daerah. Ganjar menilai pemerasan tersebut bisa menghambat iklim investasi dan pembangunan di Jateng.
"Sudah ada beberapa kali. Tapi kita selesaikan di forum komunikasi pimpinan daerah," kata Ganjar di Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 15 November 2019.
Ganjar mengklaim di Jateng selama ini sudah terjalin komunikasi yang bagus antara Pemerintah Provinsi, Kejaksaan, dan Kepolisian Daerah. Sehingga begitu ada laporan pemerasan, Ganjar segera menyelesaikannya lewat jalur musyawarah.
"Forkopimda Jateng bagus. Kita bisa bicara soal percepatan pembangunan, reformasi birokrasi. Kita telah membuat kesepakatan bersama, seluruh persoalan di Jawa Tengah bisa dilaporkan ke siapapun. Jika ada konflik antar lembaga kita pimpinan bisa menyelesaikan," jelas Ganjar.
Ganjar berharap Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jateng bisa meniru pola komunikasi yang dijalankan Provinsi. Ganjar meminta Bupati dan Wali Kota berani mengadu apabila turut menjadi korban pemerasan aparat penegak hukum. "Jika ada teman-teman Bupati, Wali Kota ada yang ganggu, dengan komitmen ini, bisa laporkan ke kita," pungkas Ganjar.
Semarang: Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengaku pernah beberapa kali menerima laporan adanya aparat penegak hukum yang memeras pelaku usaha dan kepala daerah. Ganjar menilai pemerasan tersebut bisa menghambat iklim investasi dan pembangunan di Jateng.
"Sudah ada beberapa kali. Tapi kita selesaikan di forum komunikasi pimpinan daerah," kata Ganjar di Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 15 November 2019.
Ganjar mengklaim di Jateng selama ini sudah terjalin komunikasi yang bagus antara Pemerintah Provinsi, Kejaksaan, dan Kepolisian Daerah. Sehingga begitu ada laporan pemerasan, Ganjar segera menyelesaikannya lewat jalur musyawarah.
"Forkopimda Jateng bagus. Kita bisa bicara soal percepatan pembangunan, reformasi birokrasi. Kita telah membuat kesepakatan bersama, seluruh persoalan di Jawa Tengah bisa dilaporkan ke siapapun. Jika ada konflik antar lembaga kita pimpinan bisa menyelesaikan," jelas Ganjar.
Ganjar berharap Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jateng bisa meniru pola komunikasi yang dijalankan Provinsi. Ganjar meminta Bupati dan Wali Kota berani mengadu apabila turut menjadi korban pemerasan aparat penegak hukum. "Jika ada teman-teman Bupati, Wali Kota ada yang ganggu, dengan komitmen ini, bisa laporkan ke kita," pungkas Ganjar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
