Masyarakat Adat di Lampung Tuntut Hak Ulayat
Ilustrasi lahan tebu. Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Jakarta: Masyarakat adat yang tergabung dalam Lembaga Adat Megow Pak Tulang Bawang, Lampung, menuntut hak ulayat. Hak ulayat itu berupa penggunaan lahan perkebunan tebu di tiga kecamatan di Lampung.

Ketua Lembaga Adat Megow Pak Tulang Bawang, Abdurachman Sarbini, berharap pemerintah dapat memediasi sekaligus menyelesaikan sengketa ini. Menurutnya, selama ini masyarakat adat menuntut kompensasi hak ulayat adat yang digunakan sebagai lahan perkebunan tebu.

"Kami berharap pemerintah pusat mampu menyelesaikan sengketa ini beserta kompensasinya," kata Abdurachman, melalui keterangan tertulis, Kamis, 25 Oktober 2018.


Masyarakat adat Megow Pak mengklaim memiliki hak ulayat sekitar 124 ribu hektare di Kecamatan Menggala, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Dente Taladas, dan Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

Mantan Bupati Kabupaten Tulang Bawang dua periode itu menuturkan, terkait permintaan adanya kompensasi penggunaan tanah hak ulayat, Lembaga Adat sudah melaporkan permasalahan tersebut ke sejumlah pihak. 

Di antaranya ke Kementerian Agraria, Kementerian Pertanian, Ombudsman, Kejaksaan Agung, Kepolisian, DPR, DPD, Dewan Pertimbangan Presiden, hingga Komnas HAM. Namun, sejauh ini belum mendapat tanggapan.

Saat ini, masyarakat adat Megow Pak Tulang Bawang kembali meminta bantuan Nawa Cita Indonesia melalui Ketua Umum Nawa Cita Indonesia RM Suryo Atmanto. Audiensi dilakukan hari ini.

Dijelaskan Sarbini, permintaan penyelesaian sengketa tanah hak ulayat dilakukan berdasarkan sejumlah amanat konstitusi. Di antaranya tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3). Kemudian Ketetapan MPR No IX Tahun 2001 Pasal 5 huruf J, Keputusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, Permendagri No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan, dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.



(UWA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id