NEWSTICKER
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah saat memberikan sambutan di acara rapat kerja dan sosialisasi percepatan penyaluran dana desa, di Hotel Four Points Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, 25 Februari 2020. Dokumentasi/Istimewa
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah saat memberikan sambutan di acara rapat kerja dan sosialisasi percepatan penyaluran dana desa, di Hotel Four Points Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, 25 Februari 2020. Dokumentasi/Istimewa

Gubernur Sulsel Gandeng Kejati Awasi Dana Desa

Nasional dana desa
Muhammad Syawaluddin • 25 Februari 2020 17:56
Makassar: Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, menggandeng Kejaksaan Tinggi dan kepolisian untuk mengawal penggunaan dana desa di Sulsel. Pengawasan dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan yang berujung tindaka kriminal.
 
"Kita akan perbaiki makanya tadi saya minta Kejati mendampingi supaya mereka (kades) tidak salah melangkah," kata Nurdin Abdullah di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, 25 Februari 2020.
 
Nurdin menjelaskan keterlibatan kejaksaan dan kepolisian dalam pengawasan penggunaan dana desa, agar ke depan tidak ada lagi kepala desa yang terlilit kasus penyalahgunaan dana desa, hanya karena kurangnya sinergitas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dengan pengawasan dan penggunaan dana desa yang tepat maka program, di semua desa di Sulsel bisa berjalan baik. Sehingga manfaat dari dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat bisa dirasakan masyarakat.
 
"Insyaallah kita semua bersinergi untuk mewujudkan program yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," jelas Nurdin.
 
Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Firdaus Dewilmar, mengatakan bahwa pihaknya telah berjanji kepada Gubernur Sulsel untuk menjadi mitra strategis dalam mengawal dan menjaga dana desa agar tidak disalahgunakan.
 
"Tapi kita akan melakukan pengamanan dana desa. Dan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap kepala desa," kata Firdaus.
 
Firdaus mengatakan untuk mengawasi dana desa, Kejati Sulsel menyediakan program khusus yang bernama jaga desa dan aplikasi pengelolaan dana desa. "Kalau kita menggunakan pengawasan dari awal, tidak ada lagi penyimpangan dana desa lagi," kata Firdaus.
 
Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi sebelumnya mencatat ada sebanyak 132 kasus korupsi di Sulawesi Selatan yang hingga saat ini belum terselesaikan atau mandek. Kasus korupsi dana desa menjadi yang terbanyak sepanjang 2019 dengan 27 kasus.
 
Jumlah kasus tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 yakni 26 kasus. Puluhan kasus korupsi dana desa di Sulawesi Selatan ditaksir merugikan negara sebanyak Rp8,2 miliar. Kasus korupsi dana desa tersebut tersebar diberbagai daerah yang ada di Sulawesi Selatan.
 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif