Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto. Istimewa
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto. Istimewa

Menteri Hadi: GTRA Harus Meningkatkan Perekonomian Rakyat

Al Abrar • 30 Agustus 2023 09:35
Karimun: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menegaskan, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) harus meningkatkan perekonomian rakyat secara berkelanjutan.
 
"Substansi dari pelaksanaan GTRA Summit adalah kepastian hukum dan peningkatan perekonomian rakyat yang berkelanjutan," ujar Hadi pada acara Sambung Rasa GTRA Pusat dan Daerah di Karimun, Kepulauan Riau, Selasa, 29 Agustus 2023. 
 
Hadi mengungkapkan ada sebanyak 2.500 desa masuk kawasan hutan. Total jumlah penduduk mencapai 1,7 juta orang hidup dalam garis kemiskinan ekstrem.
Maka dari itu, Menteri Hadi menegaskan, substansi dari pelaksanaan GTRA Summit adalah kepastian hukum dan peningkatan perekonomian rakyat yang berkelanjutan. Hal itu dilakukan agar negara melalui Reforma Agraria bisa merobohkan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah.
 
"Oleh karena itu GTRA yang kita laksanakan ini harus sejalan dan sebanding dengan dampak yang diberikan kepada negara untuk masyarakat," ucap Hadi.
 
Diketahui terdapat tantangan dalam pelaksanaan Reforma Agraria yang dirangkum menjadi empat subtema. Pertama, Penguatan skema legalisasi aset pemukiman di atas air, pulau-pulau kecil, dan pulau kecil terluar.
 
Kedua, resolusi penyelesaian konflik agraria pada penguasaan masyarakat di atas tanah yang merupakan aset Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah (BMN/BMD), BUMN/BUMD.
 
Ketiga, penyelesaian permasalahan dan percepatan pemenuhan target sertifikasi tanah transmigrasi. Dan keempat, percepatan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan.
 
Hadi berharap supaya deklarasi tersebut tidak berakhir sekadar tandatangan, tetapi terwujud dalam kerja kongkrit dalam bentuk-bentuk kebijakan yang merobohkan tembok ego sektoral antar Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Reforma Agraria.
 
"Rakyat harus tersenyum manis dengan pelaksana GTRA Summit karena harapan mereka mendapat kepastian hukum dan peningkatan ekonomi akan terwujud," ujar Hadi.
 
GTRA Summit 2023 merupakan pertemuan puncak dari rangkaian pembahasan lintas sektor yang difasilitasi melalui forum GTRA sebagai forum kerja sama lintas sektor.
 
Dasar aturan pelaksanaan GTRA Summit 2023 adalah Peraturan Presiden Nomor86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Tanggung jawabnya berupa penuntasan hambatan atas pelaksanaan Program Strategis Nasional Reforma Agraria.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(ALB)




LEAVE A COMMENT
LOADING
social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif