Palembang: Upaya Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru mempertahankan pertumbuhan ekonomi Sumsel selama pandemi covid-19 menuai apresiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini terungkap dalam pembukaan musyawarah rencana pembangunan (Murenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumsel 2022 di Hotel Santika Premier Palembang, Jumat, 23 April 2021.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kemendagri, Hamdani, mengakui pertumbuhan ekonomi Sumsel cukup memberikan kontribusi yang baik bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Dia menyebut, pertumbuhan ekonomi Sumsel terkontraksi mencapai sebesar -0,11 persen lebih baik dibanding nasional sebesar -2,07 persen sehingga Sumsel menduduki peringkat ke 6 nasional dan tertinggi kedua di Sumatra. Dengan catatan itu Sumsel masuk jajaran salah satu Provinsi yang mampu melalui tekanan akibat dampak dari pandemi covid-19.
"Kita puji Sumsel yang dapat bertahan dan konsisten dilihat dari belanja 2019-2021 yang meningkat. Bahkan pendapatan daerah juga meningkat. Ini berbeda sekali dengan Pemprov lain di Indonesia. Sumsel bisa melalui tekanan di masa pandemi covid-19," ujarnya.
Baca: Herman Deru Resmikan 41 Infrastruktur di Empat Lawang
Tak hanya pertumbuhan ekonomi, lanjut Hamdani, Sumsel juga membukukan tingkat pengangguran terbuka yang cukup baik sampai Agustus 2020 sebesar 5,51 persen. Ia berharap selain mempertahankan kedua capaian tersebut, kepala daerah di Sumsel hendaknya dapat melakukan terobosan serupa dalam hal penurunan persentase angka kemiskinan.
"Ini PR dan tugas bagi semua, Gubernur, Wali Kota dan Bupati di Sumsel. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menurunkan persentase di Sumsel berada di bawah nasional," katanya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengatakan setelah melihat paparan Bappenas dan Kemendagri secara virtual, jelas bahwa tidak ada satupun kinerja pemerintah di daerah selama dua tahun terakhir lolos dari pengamatan dan penilaian pusat.
Berbagai capaian positif seperti kemampuan Sumsel mempertahankan pertumbuhan ekonomi merupakan catatan prestasi membanggakan.
"Kalau di masa normal, angka itu biasa-biasa saja memang belum bisa dibilang prestasi. Tapi di masa pandemi covid-19 di mana semua serba terbatas pertumbuhan itu tentu sangat baik. Itu artinya kontraksi ekonomi kita kecil dan ini menandakan soliditas kita kuat dibandingkan Provinsi lain," kata Herman.
Herman melanjutkan, prestasi provinsi merupakan kumpulan hasil kinerja dari kabupaten/kota di Sumsel. Oleh karena itu, melalui Musrenbang dan RKPD, semua daerah di Sumsel dapat membedah terkait persoalan yang terjadi di daerah untuk dirembukkan dan dicarikan solusi untuk mewujudkan pembangunan Sumsel yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
Baca: Ridwan Kamil Sebut Ada Kepala Daerah Tidak Kompak
Momen Musrenbang untuk menyusun RKPD 2022 ini sangat penting bagi daerah. Karena dengan Musrenbang ini masing-masing daerah dapat menyamakan persepsi dan menyamakan
program.
"Ini penting untuk merajit konektivitas agar visi misi Sumsel Maju untuk Semua terangkum sehingga tidak ada yang bekerja parsial dan sendiri-sendiri," ucapnya.
Melalui Musrenbang, pihaknya berkomitmen mendorong semua program strategis kabupaten dan kota, Sehingga dapat terus menambah prestasi daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Baca: Gubernur Sumbar Ingatkan Mutasi Pejabat Sesuai Aturan
"Ada juga surprise menggembirkaan dari pusat yang sangat serius membuatkan kita pelabuhan internasional. Jika pelabuhan ini jadi 90 persen komoditas yang biasa kita ekspor melalui daerah lain bisa kita ekspor sendiri. Dan ini tentu akan berpengaruh pada bagi hasilnya bagi pendapatan daerah," jelasnya.
Sementara itu Kepala Bappeda Sumsel, Firmansyah, mengatakan ada beberapa tema pembangunan Sumsel 2022. Antara lain percepatan penurunan angka kemiskinan dan stunting, pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, serta investasi industri perdagangan dan pariwisata.
Selain pembukaan Musrenbang oleh Herman Deru, dalam kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan Musrenbang RKPD Kabupaten dan Kota Sumsel. Diantaranya Universitas Sriwijaya, Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (PUBM), Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumsel, Bank Sumsel Babel, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumsel.
Palembang: Upaya Gubernur
Sumatra Selatan Herman Deru mempertahankan pertumbuhan ekonomi Sumsel selama pandemi covid-19 menuai apresiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini terungkap dalam pembukaan musyawarah rencana pembangunan (Murenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumsel 2022 di Hotel Santika Premier Palembang, Jumat, 23 April 2021.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kemendagri, Hamdani, mengakui pertumbuhan ekonomi Sumsel cukup memberikan kontribusi yang baik bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Dia menyebut, pertumbuhan ekonomi Sumsel terkontraksi mencapai sebesar -0,11 persen lebih baik dibanding nasional sebesar -2,07 persen sehingga Sumsel menduduki peringkat ke 6 nasional dan tertinggi kedua di Sumatra. Dengan catatan itu Sumsel masuk jajaran salah satu Provinsi yang mampu melalui tekanan akibat dampak dari pandemi covid-19.
"Kita puji Sumsel yang dapat bertahan dan konsisten dilihat dari belanja 2019-2021 yang meningkat. Bahkan pendapatan daerah juga meningkat. Ini berbeda sekali dengan Pemprov lain di Indonesia. Sumsel bisa melalui tekanan di masa pandemi covid-19," ujarnya.
Baca: Herman Deru Resmikan 41 Infrastruktur di Empat Lawang
Tak hanya pertumbuhan ekonomi, lanjut Hamdani, Sumsel juga membukukan tingkat pengangguran terbuka yang cukup baik sampai Agustus 2020 sebesar 5,51 persen. Ia berharap selain mempertahankan kedua capaian tersebut, kepala daerah di Sumsel hendaknya dapat melakukan terobosan serupa dalam hal penurunan persentase angka kemiskinan.
"Ini PR dan tugas bagi semua, Gubernur, Wali Kota dan Bupati di Sumsel. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menurunkan persentase di Sumsel berada di bawah nasional," katanya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengatakan setelah melihat paparan Bappenas dan Kemendagri secara virtual, jelas bahwa tidak ada satupun kinerja pemerintah di daerah selama dua tahun terakhir lolos dari pengamatan dan penilaian pusat.
