Surabaya: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengalami kendala dalam menyalurkan bantuan keuangan khusus (BKK) untuk masyarakat terdampak covid-19 di 38 kabupaten/kota. Pasalnya, semua pemerintah daerah sedang fokus menuntaskan data masyarakat terdampak untuk Pusdatin Kementerian Sosial (Kemensos).
"Kami sudah sampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) tadi, agar pemda segera finalisasi datanya. Ini sudah perpanjangan yang ketiga kalinya, tapi masih ada daerah yang masih kurang 10 persen, ada yang 30 persen, dan seterusnya," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu, 6 Mei 2020.
Khofifah mendapat laporan dari masing-masing kepala daerah, proses verifikasi data cukup membuat frustasi para stafnya. Pasalnya, data kerap dinyatakan invalid setiap kali diunggah ke sistem Pusdatin Kemensos.
"Nah, hal itu terus berulang-ulang. Begtu disiapkan lagi invalid. Staf itu sampai ada yang setengah frustasi karena sering invalid. Ini yang kami koordinasikan dengan kabupaten/kota, jangan sampai ada kuota yang tidak terpakai karena datanya belum tuntas," katanya.
Khofifah menyampaikan saat ini baru sebagian daerah yang sudah menuntaskan data penerima BKK. "Memang sebagian besar yang di pemprov ini belum selesai, karena kami juga ingin mereka (pemda) memaksimalkan kuota bantuan tunai yang dari Kemensos. Jadi posisinya seperti itu," ujarnya.
BKK dari Pemprov Jatim nantinya akan langsung ditransfer ke masing-masing kabupaten/kota. Ini akan disalurkan ketika data dari daerah sudah valid diserahkan, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani bersama.
"Mereka (pemkab/pemkot) akan menandatangani NPHD terlebih dahulu, karena ini sifatnya bantuan khusus untuk masyarakat terdampak covid-19. Yang tahu data penerimanya adalah bupati/wali kota, maka pemprov mentransfer kepada bupati/wali kota sesuai nomer rekening yang mereka berikan," ujarnya.
Baca: Dana Bansos Jatim Mulai Disalurkan
Adapun dana BKK dari Pemprov yang sudah disiapkan senilai Rp549,9 miliar untuk 750 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum dapat intervensi dari pusat. Nilainya Rp200 ribu per bulan selama tiga bulan ke depan. "Kami juga sudah menyiapkan kouta untuk tiga daerah (Surabaya, Sidoarjo, Gresik), yang menerapkan PSBB," katanya.
Misalnya di Sidoarjo, mendapat kouta sebanyak 65 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total bantuan Rp39 miliar, 35 ribu KPM di Gresik yang akan menerima bantuan Rp21 miliar. Sedangkan untuk Kota Surabaya, ada 45 ribu KPM yang akan menerima bantuan Rp27 miliar.
"Siapa-siapa saja yang menerima KPM ini, kewenangannya ada di masing-masing bupati/wali kota," ujarnya.
Surabaya: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengalami kendala dalam menyalurkan bantuan keuangan khusus (BKK) untuk masyarakat terdampak covid-19 di 38 kabupaten/kota. Pasalnya, semua pemerintah daerah sedang fokus menuntaskan data masyarakat terdampak untuk Pusdatin Kementerian Sosial (Kemensos).
"Kami sudah sampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) tadi, agar pemda segera finalisasi datanya. Ini sudah perpanjangan yang ketiga kalinya, tapi masih ada daerah yang masih kurang 10 persen, ada yang 30 persen, dan seterusnya," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu, 6 Mei 2020.
Khofifah mendapat laporan dari masing-masing kepala daerah, proses verifikasi data cukup membuat frustasi para stafnya. Pasalnya, data kerap dinyatakan invalid setiap kali diunggah ke sistem Pusdatin Kemensos.
"Nah, hal itu terus berulang-ulang. Begtu disiapkan lagi invalid. Staf itu sampai ada yang setengah frustasi karena sering invalid. Ini yang kami koordinasikan dengan kabupaten/kota, jangan sampai ada kuota yang tidak terpakai karena datanya belum tuntas," katanya.
Khofifah menyampaikan saat ini baru sebagian daerah yang sudah menuntaskan data penerima BKK. "Memang sebagian besar yang di pemprov ini belum selesai, karena kami juga ingin mereka (pemda) memaksimalkan kuota bantuan tunai yang dari Kemensos. Jadi posisinya seperti itu," ujarnya.
BKK dari Pemprov Jatim nantinya akan langsung ditransfer ke masing-masing kabupaten/kota. Ini akan disalurkan ketika data dari daerah sudah valid diserahkan, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani bersama.
"Mereka (pemkab/pemkot) akan menandatangani NPHD terlebih dahulu, karena ini sifatnya bantuan khusus untuk masyarakat terdampak covid-19. Yang tahu data penerimanya adalah bupati/wali kota, maka pemprov mentransfer kepada bupati/wali kota sesuai nomer rekening yang mereka berikan," ujarnya.
Baca: Dana Bansos Jatim Mulai Disalurkan
Adapun dana BKK dari Pemprov yang sudah disiapkan senilai Rp549,9 miliar untuk 750 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum dapat intervensi dari pusat. Nilainya Rp200 ribu per bulan selama tiga bulan ke depan. "Kami juga sudah menyiapkan kouta untuk tiga daerah (Surabaya, Sidoarjo, Gresik), yang menerapkan PSBB," katanya.
Misalnya di Sidoarjo, mendapat kouta sebanyak 65 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total bantuan Rp39 miliar, 35 ribu KPM di Gresik yang akan menerima bantuan Rp21 miliar. Sedangkan untuk Kota Surabaya, ada 45 ribu KPM yang akan menerima bantuan Rp27 miliar.
"Siapa-siapa saja yang menerima KPM ini, kewenangannya ada di masing-masing bupati/wali kota," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
