Surabaya: Pemprov Jawa Timur mulai menyakurkan bantuan sosial (bansos) program social safety net. Bansos ini merupakan program yang disiapkan Pemprov untuk menyasar masyarakat terdampak covid-19 di wilayahnya.
"Kami sudah salurkan melalui transfer dari Bank Himbara (himpunan bank milik negara), bantuan top up untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berbasis kelurahan," kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, di Surabaya, Rabu, 6 Mei 2020.
Baca: RSUP Persahabatan Deteksi Sejumlah Bayi Positif Covid-19
Khofifah mengaku sudah menyosialisasikan kepada bupati/wali kota se- Jatim terkait program bansos dari Pemprov Jatim. Kata Khofifah, ada beberap bansos program jaring pengaman sosial, yang sudah dialokasikan dari APBD 2020 Pemprov Jatim.
Di antaranya dana tambahan untuk penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), program bantuan pangan/tunai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dan bantuan sosial warung sekitar pondok pesantren.
"Saat ini bansos yang sudah bisa dinikmati warga terdampak covid-19 di Jatim, adalah dana tambahan atau dana pelapisan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT berbasis kelurahan di Jatim," ujarnya.
Dengan intervensi ini, kata Khofifah, maka setiap KPM berbasis kelurahan tidak hanya mendapat bantuan Rp200 ribu berupa sembako dari pemerintah pusat. Melainkan juga ditambah top up sebesar Rp100 ribu dari Pemprov Jatim. "Ada 333.022 keluarga penerima manfaat," ungkap Khofifah.
Pemprov Jatim telah menyalurkan Rp99,906 miliar untuk 333.022 KPM BPNT di kelurahan. Tambahan top up ini dilakukan tiga kali selama tiga bulan ke depan. Tujuannya, karena masyarakat di wilayah berbasis kelurahan, tidak dapat tambahan bantuan dari realokasi dana desa.
"Kalau kita rinci bagi daerah yang kini sedang menerapkan PSBB, untuk Kota Surabaya yang mendapatkan top up dari Pemprov Jatim ada sebanyak 118.758 KPM, setara dengan Rp5,62 miliar," ungkap Khofifah.
Sedangkan untuk Kabupaten Sidoarjo yang menerima top-up ini ada 6.773 KPM yang setara dengan total nilai Rp2 miliar. Dan untuk Kabupaten Gresik yang akan menerima bantuan top up ada sebanyak 3.448 KPM atau setara Rp1 miliar.
Surabaya: Pemprov Jawa Timur mulai menyakurkan bantuan sosial (bansos) program social safety net. Bansos ini merupakan program yang disiapkan Pemprov untuk menyasar masyarakat terdampak covid-19 di wilayahnya.
"Kami sudah salurkan melalui transfer dari Bank Himbara (himpunan bank milik negara), bantuan top up untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berbasis kelurahan," kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, di Surabaya, Rabu, 6 Mei 2020.
Baca:
RSUP Persahabatan Deteksi Sejumlah Bayi Positif Covid-19
Khofifah mengaku sudah menyosialisasikan kepada bupati/wali kota se- Jatim terkait program bansos dari Pemprov Jatim. Kata Khofifah, ada beberap bansos program jaring pengaman sosial, yang sudah dialokasikan dari APBD 2020 Pemprov Jatim.
Di antaranya dana tambahan untuk penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), program bantuan pangan/tunai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dan bantuan sosial warung sekitar pondok pesantren.
"Saat ini bansos yang sudah bisa dinikmati warga terdampak covid-19 di Jatim, adalah dana tambahan atau dana pelapisan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT berbasis kelurahan di Jatim," ujarnya.
Dengan intervensi ini, kata Khofifah, maka setiap KPM berbasis kelurahan tidak hanya mendapat bantuan Rp200 ribu berupa sembako dari pemerintah pusat. Melainkan juga ditambah top up sebesar Rp100 ribu dari Pemprov Jatim. "Ada 333.022 keluarga penerima manfaat," ungkap Khofifah.
Pemprov Jatim telah menyalurkan Rp99,906 miliar untuk 333.022 KPM BPNT di kelurahan. Tambahan top up ini dilakukan tiga kali selama tiga bulan ke depan. Tujuannya, karena masyarakat di wilayah berbasis kelurahan, tidak dapat tambahan bantuan dari realokasi dana desa.
"Kalau kita rinci bagi daerah yang kini sedang menerapkan PSBB, untuk Kota Surabaya yang mendapatkan top up dari Pemprov Jatim ada sebanyak 118.758 KPM, setara dengan Rp5,62 miliar," ungkap Khofifah.
Sedangkan untuk Kabupaten Sidoarjo yang menerima top-up ini ada 6.773 KPM yang setara dengan total nilai Rp2 miliar. Dan untuk Kabupaten Gresik yang akan menerima bantuan top up ada sebanyak 3.448 KPM atau setara Rp1 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
