medcom.id, Malang: Pemerintah saat ini dituntut bisa mengimplementasikan Sustainable Development Goals (SDGs). Semenjak disahkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 2015, setiap negara wajib melampirkan laporan perkembangan penerapan program tersebut.
Untuk mencapai target yang kesepakatan SDGS, Kementerian Sosial bermitra dengan 16 lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Hal itu dilakukan sebagai perpanjangan tangan antara pemerintah dengan desa.
Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemerintah tak dapat bekerja sendiri dalam menerapkan setiap programnya untuk mencapai tujuan SDGs. Sebab, kampus atau perguruan tinggi selalu memiliki kegiatan rutin setiap tahunnya turun ke masyarakat atau yang lebih dikenal Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Hal itu disampaikan oleh Khofifah usai menjadi pembicara dalam kuliah umum di kampus Universitas Islam Malang (Unisma) bertema "Peran Mahasiswa Dalam Pembangunan Kesejahteraan Rakyat." Kuliah tersebut dihadiri oleh ribuan mahasiswa baru Unisma beserta rektor dan dosen.
"SDGs kita harus menyampaikan annual report. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Kampus ini punya tenaga-tenaga yang setiap saat turun ke lapangan lewat KKN. Nanti ada profesor dan guru pendamping untuk memantau setiap kegiatan," kata Khofifah di Kampus Unisma, Malang, Senin (5/9/2016).
Sebelumnya, di hadapan peserta yang hadir, Khofifah mengungkapkan ada beberapa poin SDGs yang menjadi fokus utama Kemensos, yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, mengurangi kesenjangan, dan kemitraan untuk mencapai tujuan.
Keempat poin tersebut akan disinergikan dengan program-program Kemensos yang tentunya disinergikan juga dengan Unisma serta 15 kampus lainnya. Sehingga, implementasi dari program yang disusun bisa mewujudkan empat poin di atas.
(Foto:Dok.Kemensos)
"Saat ini, kita sudah bermitra dengan 16 kampus. Salah satunya, Unisma ini menyiapkan 100 sejahtera mandiri. Dan itu kita sinergikan dengan KKN kampus," ungkap dia.
Khofifah menegaskan, akan sangat sulit untuk mewujudkan emapt poin tersebut tanpa bermitra dengan pihak kampus. Dirinya berharap sinergi antara pemerintah dengan lembaga pendidikan bisa memberikan ilmu.
"Tugas kampus dan lembaga akademik yang bagus membangun sinergi dengan seluruh program Kemensos," ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Dirjend Pemberdayaan Sosial Kemensos Hartono Laras. Mitra yang terjalin antara Kemensos dengan kampus dianggap sebagai bentuk penguatan, khususnya jangkauan pengawasan setiap penerapan program yang telah dicanangkan.
"Ini suatu penguatan sebenarnya. Penguatan terhadap apa yang sudah kita lakukan untuk mengembangkan dalam rangka meningkatkan jangkauan pelayanan sosial yang kita lakukan," kata Hartono.
Bahkan, Hartono menegaskan bahwa kampus dianggap memiliki peran yang sangat besar menunjang keberhasilan implementasi program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga, cita-cita Indonesia sebagai negara yang terkandung dalam Undang Undang Dasar 1945 alenia keempat yaitu 'untuk memajukan kesejahteraan umum' menjadi nyata.
"Karena Bu Menteri bilang tadi SDGS ya, bagaimana kita mengurangi kemiskinan termasuk juga kelaparan dan lain sebagainya, itu tidak bisa kita lakukan sendiri saja. Peran perguruan tinggi dalam perpanjangan tangan pemerintah sangat besar sekali," kata Hartono.
medcom.id, Malang: Pemerintah saat ini dituntut bisa mengimplementasikan Sustainable Development Goals (SDGs). Semenjak disahkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 2015, setiap negara wajib melampirkan laporan perkembangan penerapan program tersebut.
Untuk mencapai target yang kesepakatan SDGS, Kementerian Sosial bermitra dengan 16 lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Hal itu dilakukan sebagai perpanjangan tangan antara pemerintah dengan desa.
Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemerintah tak dapat bekerja sendiri dalam menerapkan setiap programnya untuk mencapai tujuan SDGs. Sebab, kampus atau perguruan tinggi selalu memiliki kegiatan rutin setiap tahunnya turun ke masyarakat atau yang lebih dikenal Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Hal itu disampaikan oleh Khofifah usai menjadi pembicara dalam kuliah umum di kampus Universitas Islam Malang (Unisma) bertema "Peran Mahasiswa Dalam Pembangunan Kesejahteraan Rakyat." Kuliah tersebut dihadiri oleh ribuan mahasiswa baru Unisma beserta rektor dan dosen.
"SDGs kita harus menyampaikan
annual report. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Kampus ini punya tenaga-tenaga yang setiap saat turun ke lapangan lewat KKN. Nanti ada profesor dan guru pendamping untuk memantau setiap kegiatan," kata Khofifah di Kampus Unisma, Malang, Senin (5/9/2016).
Sebelumnya, di hadapan peserta yang hadir, Khofifah mengungkapkan ada beberapa poin SDGs yang menjadi fokus utama Kemensos, yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, mengurangi kesenjangan, dan kemitraan untuk mencapai tujuan.
Keempat poin tersebut akan disinergikan dengan program-program Kemensos yang tentunya disinergikan juga dengan Unisma serta 15 kampus lainnya. Sehingga, implementasi dari program yang disusun bisa mewujudkan empat poin di atas.
(Foto:Dok.Kemensos)
"Saat ini, kita sudah bermitra dengan 16 kampus. Salah satunya, Unisma ini menyiapkan 100 sejahtera mandiri. Dan itu kita sinergikan dengan KKN kampus," ungkap dia.
Khofifah menegaskan, akan sangat sulit untuk mewujudkan emapt poin tersebut tanpa bermitra dengan pihak kampus. Dirinya berharap sinergi antara pemerintah dengan lembaga pendidikan bisa memberikan ilmu.
"Tugas kampus dan lembaga akademik yang bagus membangun sinergi dengan seluruh program Kemensos," ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Dirjend Pemberdayaan Sosial Kemensos Hartono Laras. Mitra yang terjalin antara Kemensos dengan kampus dianggap sebagai bentuk penguatan, khususnya jangkauan pengawasan setiap penerapan program yang telah dicanangkan.
"Ini suatu penguatan sebenarnya. Penguatan terhadap apa yang sudah kita lakukan untuk mengembangkan dalam rangka meningkatkan jangkauan pelayanan sosial yang kita lakukan," kata Hartono.
Bahkan, Hartono menegaskan bahwa kampus dianggap memiliki peran yang sangat besar menunjang keberhasilan implementasi program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga, cita-cita Indonesia sebagai negara yang terkandung dalam Undang Undang Dasar 1945 alenia keempat yaitu 'untuk memajukan kesejahteraan umum' menjadi nyata.
"Karena Bu Menteri bilang tadi SDGS ya, bagaimana kita mengurangi kemiskinan termasuk juga kelaparan dan lain sebagainya, itu tidak bisa kita lakukan sendiri saja. Peran perguruan tinggi dalam perpanjangan tangan pemerintah sangat besar sekali," kata Hartono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
