Menkopolhukam Mahfud MD (tengah kemeja hijau) Dikepatihan Yogyakarta, Senin 28 Oktober 2019. Foto: Medcom.id/Patricia Vicka
Menkopolhukam Mahfud MD (tengah kemeja hijau) Dikepatihan Yogyakarta, Senin 28 Oktober 2019. Foto: Medcom.id/Patricia Vicka

Mahfud MD Lepas Jabatan Penasihat Gubernur DIY

Nasional Kabinet Jokowi-Maruf menkopolhukam
Patricia Vicka • 28 Oktober 2019 16:50
Yogyakarta: Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD bertemu dengan Gubernur Daerah Yogyakarta Istimewa (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwana X di Kantor Kepatihan, Jalan Malioboro, Yogyakarta. Kedatangan Mahfud meminta izin Sri Sultan untuk mundur dari jabatan sebagai Kepala Parampara Praja (Penasihat) Gubernur DIY bagian Keistimewaan DIY.
 
"Karena saya diangkat Menkopolhukam. Saya resmi hadap Gubernur untuk menginformasikan permohonan non aktif sampai masa jabatan berakhir,"ujarnya di Kantor Kepatihan, Senin, 28 Oktober 2019.
 
Mahfud diangkat sebagai Kepala Penasihat Gubernur DIY sejak 2016. Ia bertugas memberikan masukan atau kritik terkait program dan kebijakan yang diambil oleh Sri Sultan HB X. Mahfud setiap pekan menyambangi kantor gubernur untuk berdiskusi bersama tim Param Para Praja terkait berbagai permasalahan di Provinsi DIY.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selama tiga tahun menjabat. Mahfud amat terkesan dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Yogyakarta. Ia juga terkesan dengan sikap Sri Sultan HB X yang merakyat dan bersahaja.
 
"Sebagai seorang Raja dan Gubernur, Sri Sultan adalah orang yang demokratis dan bersahaja. Ia tidak ada menjaga jarak dengan rakyatnya termasuk saya. Saya kerja merasa seperti kawan saja.," kata dia.
 
Mahfud sudah mempercayakan jabatan penasihat kepada wakil Param Para Praja. Gubernur DIY Sri Sultan HB X berterima kasih kepada Mahfud MD yang sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala penasihat dengan baik.
 
Sultan segera mencari pengganti mahfud MD usai surat resmi pengunduran diri keluar. Sultan berharap Mahfud MD dapat menjaga keamanan di segala aspek baik pemerintahan, ekonomi sosial dan budaya.
 
Radikalisasi adalah salah satu hal penting yang harus ditangani Menkopolhulam. Dengan adanya keamanan dapat menciptakan stabilitas dan kenyamanan warga masyarakat serta investor.
 
"Keamanan itu yang penting. Bagaimana rasa aman dan nyaman dalam politik pemerintahan dapat menciptakan stabilitas. Radikalisme harus ditangani," jelas Sultan.
 

(LDS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif