Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membuka risalah perdebatan ihwal sistem Pemilihan Kepala Daerah. Foto: Medcom.id/ Mustholih
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membuka risalah perdebatan ihwal sistem Pemilihan Kepala Daerah. Foto: Medcom.id/ Mustholih

Tito Diminta Buka Risalah Perdebatan Sistem Pilkada

Nasional pilkada
Mustholih • 19 November 2019 13:35
Semarang: Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membuka risalah perdebatan ihwal sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ganjar menilai Pilkada langsung merupakan solusi atas sistem pemilihan calon gubernur, bupati, atau wali kota yang pernah dikooptasi oleh DPRD
 
"Mustinya kita buka risalah perdebatan. Dulu itu dipilih di DPRD, publik tidak happy. Karena dikooptasi oleh DPRD. Yang terjadi di sana terjadi suap, terjadi orang diumpetin, dan sebagainya. Maka, solusinya langsung," kata Ganjar, Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 19 November 2019.
 
Ganjar memprediksi terjadi jual beli jabatan bila pilkada dikembalikan ke DPRD. Dia menyakini bakal banyak aturan soal pilkada yang direvisi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Lebih baik diskusikan dulu secara bersama maslahat dan mudarat-nya kalau kita kembali ke san," jelas Ganjar.
 
Dia mengatakan ketimbang mengembalikan ke DPRD, lebih baik Pemerintah Pusat memperbaiki cara kampanye dan mengelola keuangan pada pilkada langsung. Pemerintah harus bisa membuat aturan yang bisa menekan biaya kampanye.
 
"Mungkin yang perlu diperbaiki cara berkampanye, cara mengelola keuangannya, intervensi negara seperti apa, pembatasan kampanye seperti apa," terangnya.
 
Ganjar berujar kampanye pada pilkada langsung sebaiknya langsung ke sesi debat antar calon yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia menyarankan atribut kampanye tidak boleh dipasang kecuali di tempat-tempat yang ditunjuk KPU.
 
"Karena ini problemnya dari mahalnya (ongkos pilkada langsung). Kan awalnya itu," tegasnya.
 
Ganjar mengingatkan Tito hati-hati dalam mengeluarkan wacana. Lantaran pilkada tidak langsung pernah diterapkan sebelumnya.
 
"Jangan sampai kita mengalami politik setrika, maju mundur-maju mundur," tandasnya.
 

(LDS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif