Gedung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan. Medcom.id/Muhammad Syawaluddin
Gedung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan. Medcom.id/Muhammad Syawaluddin

Pemprov Sulsel Segel Gedung PWI

Muhammad Syawaluddin • 26 Mei 2022 22:19
Makassar: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya menyegel Gedung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan AP Pettarani, Kota Makassar. 
 
Kepala Biro Hukum Sulsel, Marwan, mengatakan penertiban tanah dan gedung PWI ini dilakukan karena merupakan aset Pemprov Sulsel dan telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam Perkara Perdata Nomor 350/PDT.G/2017/PN.Mks per 2 November 2017 yang pada prinsipnya memperjelas/memperkuat status kepemilikan Pemprov Sulsel.
 
"Berdasarkan putusan pengadilan, lahan milik Pemprov yang ditertibkan seluas sekitar 2.400 m2 dan gedung utama," katanya, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 26 Mei 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menjelaskan, penggunaan lahan dan gedung ini, berdasarkan pinjam pakai yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulsel Nomor 371/III/1997 tertanggal 31 Maret 1997 tentang penyerahan pemanfaatan/penggunaan tanah dan bangunan milik Pemprov Dati 1 Sulsel kepada PWI Sulsel. 
 
Pemanfaatan itu terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 1344/V/Tahun 2015 tertanggal 21 Mei 2015 tentang perpanjangan Hak Pinjam Pakai atas tanah dan bangunan milik Pemprov Sulsel yang terletak di Jalan AP Pettarani kepada PWI Sulsel.
 
Baca: Puluhan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Bekasi Disegel
 
Namun dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, serta ditindaklanjuti dengan/dan telah berlaku pada 2017 yaitu Peraturan Daerah Sulsel Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengelolaan Barang Milik daerah.
 
Di mana dalam ketentuan Pasal 154 ayat 1,  pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah daerah, pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. 
 
“Sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dipinjam pakaikan ke pihak PWI Sulsel,” jelasnya.
 
Apabila pihak PWI Sulsel bermaksud ingin melanjutkan penggunaan lahan dimaksud maka bentuk pemanfaatan aset dimaksud yang sesuai adalah dalam bentuk sewa dan harus dituangkan dalam perjanjian sewa sebagaimana ketentuan Pasal 114 sampai dengan Pasal 152 peraturan daerah Sulsel Nomor 3 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
 
Kasatpol PP Pemprov Sulsel, Mujiono, mengatakan, penertiban tersebut merupakan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan. Aset itu dinyatakan milik pemprov Sulsel.
 
"Pihaknya sudah melakukan tiga kali teguran kepada pengurus PWI dan pengusaha rumah makan yang ada di gedung tersebut. Hal tersebut sudah sesuai dengan SOP penertiban," jelasnya.
 
(WHS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif