Wali Kota Malang, Sutiaji. Medcom.id/ Daviq Umar Al Faruq
Wali Kota Malang, Sutiaji. Medcom.id/ Daviq Umar Al Faruq

Pemkot Malang Target 199 Proyek Konstruksi Sepanjang 2022

Daviq Umar Al Faruq • 27 Januari 2022 15:23
Malang: Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bakal mengerjakan sebanyak 199 proyek konstruksi selama 2022. Di antaranya meliputi penanganan jalan sepanjang 11.200 meter dan penanganan drainase sepanjang 19.090 meter.
 
Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan pihaknya juga bakal melaksanakan pembangunan jalan paving sepanjang 3.100 meter, penanganan 8 lokasi jembatan, dan pembangunan 547 titik penerangan jalan umum (PJU) baru.
 
"Kemudian tambahan akses air minum sebanyak 1.166 sambungan rumah HIPPAM dan akses sanitasi bagi 1.030 sambungan rumah," kata Sutiaji saat Sosialisasi Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022 di Kota Malang, Kamis, 27 Januari 2022.

Baca: Omicron Muncul di Sulsel, Pemkot Makassar Tetap Lakukan PTM 100%
 
Sutiaji menjelaskan deretan kegiatan tersebut selaras mendukung sejumlah prioritas Kota Malang pada 2022 yang mencakup Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Masterplan Drainase, penyelesaian fisik Malang Creative Center, Pembangunan Drainase, penataan lanjutan Zona 3 Kawasan Kajoetangan Heritage hingga intervensi infrastruktur sanitasi dan air bersih untuk pengentasan stunting.
 
Sutiaji mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi demi akselerasi pembangunan dan memandang secara holistik kebutuhan pembangunan infrastruktur.  
 
"Kalau kita ingin hebat maka kita harus bersatu. banyak hal yang masih perlu diakselerasi dan untuk itu kita jangan lagi berpikir untuk kepentingan wilayah sendiri dan kepentingan sesaat," jelas Sutiaji.
 
Dia menambahkan seluruh usulan infrastruktur dari masyarakat melalui Musrenbang serta berbagai saluran perencanaan lainnya diakomodir sepenuhnya dan membutuhkan biaya Rp27 triliun. Sementara APBD Kota Malang masih pada kisaran Rp2 triliun.  
 
Menurutnya adanya pandemi covid-19 mau tidak mau berdampak kontraksi Pendapatan Daerah dan menuntut refocussing sejumlah pos yang awalnya diproyeksikan untuk infrastruktur.
 
"Maka prioritas menjadi keharusan dan penting untuk dipahami, dikomunikasikan ke masyarakat agar tidak terjadi disinformasi.  Pak lurah, pak camat bersama masyarakat juga pantau pelaksanaan di lapangan. Kita kawal bersama," ujar Sutiaji.  
 
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan