Semarang: Seratusan mahasiswa dari Aliansi Semarang Menggugat menggelar demonstrasi di depan kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mereka menolak penundaan Pemilu 2024 dan mandemen UUD 1945 tentang masa periode jabatan Presiden.
"Konsititusi jelas diatur masa jabatan Presiden hanya dua periode. Aturan itu memang bisa diubah dengan melakukan amandemen. Tapi, tidak ada kondisi mendesak untuk amandemen. Pemaksaan perubahan konstitusi menjadi sangat subjektif," kata Koordinator Aksi Aliansi Semarang Menggugat, Junaidin, di depan Kantor Pemerintah Provinsi Jateng, Semarang, Senin, 11 April 2022.
Menurut Junaidin, alasan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden demi kestabilan ekonomi pascapandemi sangat tidak masuk akal. "Siapa bisa menjamin Presiden Jokowi diberi waktu lebih untuk memimpin, proses pemulihan ekonomnakan berhasil? Tentu tidak ada," ujar Junaidin menegaskan.
Aksi Aliansi Semarang Menggugat diikuti 200-an mahasiswa lintas kampus se-Semarang. Mereka berasal dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Universitas Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, Universitas Negeri Semarang, dan lain-lain.
Baca: Massa Aksi Mahasiswa Coba Terobos Blokade Menuju Istana Bogor
Mereka memulai aksi sekitar pukul 15.30 WIB. Sesaat setelah melakukan orasi, para mahasiswa ini lalu membakar ban di depan Kantor Pemerintah Provinsi Jateng. Mereka tidak bisa menerobos ke dalam Kantor Pemerintah karena terjaga pagar kawat berduri dan pagar betis puluhan polisi.
Junaidi mengatakan mahasiswa se-Semarang prihatin dengan kondisi nasional yang belakangan ini tidak menentu, seperti minyak goreng langka dan mahal dan bahan bakar gas (BBM) jenis pertalite langka seiring dengan melambungnya harga pertamax.
"Melihat kondisi ini, kami juga menuntut turunkan harga minyak goreng, usut tuntas mafia minyak goreng, dan turunkan Muhammad Lutfi dari Menteri Perdagangan, serta mendesak pemerintah menjamin distribusi pertalite tepat sasaran," tegas Junaidin.
Junaidi meminta Presiden Jokowi segera menuntaskan persoalan bangsa yang mulai kompleks. "Atau Presiden Jokowi mundur," seru Junaidin.
Semarang: Seratusan mahasiswa dari Aliansi Semarang Menggugat menggelar
demonstrasi di depan kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mereka menolak penundaan Pemilu 2024 dan mandemen UUD 1945 tentang masa periode jabatan Presiden.
"Konsititusi jelas diatur masa jabatan Presiden hanya dua periode. Aturan itu memang bisa diubah dengan melakukan amandemen. Tapi, tidak ada kondisi mendesak untuk amandemen. Pemaksaan perubahan konstitusi menjadi sangat subjektif," kata Koordinator Aksi Aliansi Semarang Menggugat, Junaidin, di depan Kantor Pemerintah Provinsi Jateng, Semarang, Senin, 11 April 2022.
Menurut Junaidin, alasan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden demi kestabilan ekonomi pascapandemi sangat tidak masuk akal. "Siapa bisa menjamin Presiden Jokowi diberi waktu lebih untuk memimpin, proses pemulihan ekonomnakan berhasil? Tentu tidak ada," ujar Junaidin menegaskan.
Aksi Aliansi Semarang Menggugat diikuti 200-an mahasiswa lintas kampus se-Semarang. Mereka berasal dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Universitas Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, Universitas Negeri Semarang, dan lain-lain.
Baca: Massa Aksi Mahasiswa Coba Terobos Blokade Menuju Istana Bogor
Mereka memulai aksi sekitar pukul 15.30 WIB. Sesaat setelah melakukan orasi, para mahasiswa ini lalu membakar ban di depan Kantor Pemerintah Provinsi Jateng. Mereka tidak bisa menerobos ke dalam Kantor Pemerintah karena terjaga pagar kawat berduri dan pagar betis puluhan polisi.
Junaidi mengatakan mahasiswa se-Semarang prihatin dengan kondisi nasional yang belakangan ini tidak menentu, seperti minyak goreng langka dan mahal dan bahan bakar gas (BBM) jenis pertalite langka seiring dengan melambungnya harga pertamax.
"Melihat kondisi ini, kami juga menuntut turunkan harga minyak goreng, usut tuntas mafia minyak goreng, dan turunkan Muhammad Lutfi dari Menteri Perdagangan, serta mendesak pemerintah menjamin distribusi pertalite tepat sasaran," tegas Junaidin.
Junaidi meminta Presiden Jokowi segera menuntaskan persoalan bangsa yang mulai kompleks. "Atau Presiden Jokowi mundur," seru Junaidin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
