Ilustrasi bekerja dari rumah. (MI/Ramdani)
Ilustrasi bekerja dari rumah. (MI/Ramdani)

Lalai saat WFH, Siap-siap Tunjangan ASN Pemkot Bandung Dipotong

Roni Kurniawan • 29 Juni 2021 13:11
Bandung: Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Adi Djunjunan Mustafa memastikan akan melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) saat penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Untuk ASN yang lalai, maka tunjangan akan dipotong bahkan tidak dibayar.
 
"Jadi nanti dari kami akan memberikan monitorng,  pengawas bertugas untuk memastikan mereka bekerja," ujar Adi di Bandung, Selasa 29 Juni 2021.
 
Adi menegaskan, ASN yang tengah WFH dilarang berkeliaran di luar rumah selama jam kerja kecuali ada penugasan yang harus dilakukan. Bahkan setiap ASN wajib melakukan kehadiran melalui aplikasi yang sudah ditetapkan BPKSDM Kota Bandung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"WFH bukan liburan, jangan matikan HP juga, jangan cari-cari alasan," tegas Adi.
 
Baca: RS Galunggung Tasikmalaya Jadi RS Darurat Covid-19
 
Selain itu, lanjut Adi, para ASN yang WFH diwajibkan untuk melakukan laporan kerja setiap hari. Laporan akan diunggah ke sebuah situs yang kemudian akan dinilai oleh pimpinan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
 
"Merka harus melakukan pelaporan kerja harian. Setiap hari harus memasukkan apa yang mereka kerjakan, ‎Lalu atasannya bisa diterima dan ditolak, dan itu akan direkap," bebernya.
 
Adi menuturkan, hasil laporan kerja ASN selama WFH akan berdampak pada pencairan dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Jika laporan kinerja tidak sesuai dengan arahan dari pimpinan atau ditolak, maka TPP akan dikurangi bahkan tidak keluar sama sekali.
 
Baca: 400 ASN di Kota Bandung Positif Covid-19
 
"Data kerja akan diunggah atau dilaporkan ke website Bandung kinerja, ini dasar pencarian TPP dan lain-lain," katanya.
 
Sementara itu, pemberlakukan WFH 100 persen bagi ASN di lingkungan Balai Kota Bandung akan berlangsung hingga 5 Juli 2021. Selanjutnya, pemkot akan melakukan evaluasi untuk perpanjangan atau mengakhiri pemberlakuan WFH.‎
 
‎"Surat edaran, di lingkungan Balai Kota mewajibkan semua ASN dan non ASN untuk WFH, tidak ada aktifitas, OPD dan BUMD bisa 75 persen, kalau kondisi mendesak bisa 100 persen, ‎ berlaku tanggal 28 Juni sampai 5 juli, tapi akan dievaluasi, apakah diperpanjang atau diturunkan secara bertahap, dari 100 persen, 75 persen dan seterusnya," ungkapnya.
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif