medcom.id, Pontianak: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sepanjang 2017 telah melakukan pendampingan dan pengawalan 631 proyek. Jumlah ini tergolong besar dalam waktu yang terbilang singkat.
"631 ini tidak hanya pengawalan dan pendampingan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) saja, tapi juga dari instansi vertikal," kata Kepala Kejati Kalbar Sugiyono di Pontianak, Kamis 24 Agustus 2017.
Sugiyono mengatakan, nilai keseluruhan proyek mencapai Rp3,8 triliun. Bentuk proyek yang dikawal, di antaranya irigasi dan pembangunan jalan.
"Ini diluar penggunaan Dana Desa," ucapnya.
Saat pengawalan, lanjut Sugiyono, Kejati Kalbar menugaskan personelnya yang ada di setiap Kejari. Persoalannya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
"Kaitannya dengan moratorium yang dilaksanakan pemerintah sampai tiga tahun ini. Sehingga, banyak jaksa yang pensiun," jelasnya.
Sugiyono mengungkapkan, pengawalan proyek dilakukan guna memastikan tidak adanya penyimpangan. "Sesuai aspek dan sesuai pagu, juga tepat waktu," tuturnya.
Setiap kali melakukan pengawalan, lanjut Sugiyono, pihaknya selalu menugaskan personelnya yang ada di setiap Kejari. Persoalannya, terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang ada.
"Kaitannya dengan moratorium yang dilaksanakan pemerintah sampai tiga tahun ini. Sehingga, banyak jaksa yang pensiun," jelasnya.
Sugiyono berharap, segera ada penambahan personel sehingga pihaknya bisa terus melakukan pengawalan.
medcom.id, Pontianak: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sepanjang 2017 telah melakukan pendampingan dan pengawalan 631 proyek. Jumlah ini tergolong besar dalam waktu yang terbilang singkat.
"631 ini tidak hanya pengawalan dan pendampingan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) saja, tapi juga dari instansi vertikal," kata Kepala Kejati Kalbar Sugiyono di Pontianak, Kamis 24 Agustus 2017.
Sugiyono mengatakan, nilai keseluruhan proyek mencapai Rp3,8 triliun. Bentuk proyek yang dikawal, di antaranya irigasi dan pembangunan jalan.
"Ini diluar penggunaan Dana Desa," ucapnya.
Saat pengawalan, lanjut Sugiyono, Kejati Kalbar menugaskan personelnya yang ada di setiap Kejari. Persoalannya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
"Kaitannya dengan moratorium yang dilaksanakan pemerintah sampai tiga tahun ini. Sehingga, banyak jaksa yang pensiun," jelasnya.
Sugiyono mengungkapkan, pengawalan proyek dilakukan guna memastikan tidak adanya penyimpangan. "Sesuai aspek dan sesuai pagu, juga tepat waktu," tuturnya.
Setiap kali melakukan pengawalan, lanjut Sugiyono, pihaknya selalu menugaskan personelnya yang ada di setiap Kejari. Persoalannya, terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang ada.
"Kaitannya dengan moratorium yang dilaksanakan pemerintah sampai tiga tahun ini. Sehingga, banyak jaksa yang pensiun," jelasnya.
Sugiyono berharap, segera ada penambahan personel sehingga pihaknya bisa terus melakukan pengawalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NIN)
