Metrotvnew.com, Jakarta: Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas menilai pemerintah akan mengalami kerugian jika mengucurkan Rp781,6 miliar untuk pemberian dana talangan pada korban lumpur lapindo.
Sebab, kata dia, nantinya uang pergantian yang diterima oleh pemerintah tidak akan sebanding dengan apa yang telah dikeluarkan.
"Kalau pemerintah berikan pinjaman dalam waktu empat tahun. Apa ada bunganya? Apa nanti setara dengan Rp781 miliar? Nilai aset lapindo pasti akan turun terus," kata Firdaus dalam Metro Highlights, di Metro Tv, di Jakarta, Sabtu (20/12/2014).
Ia mengaku mendukung langkah pemerintah dengan memberikan talangan untuk membantu warga korban lumpur lapindo yang sampai sekarang ini belum terbayarkan. Namun, ia mengkritik langkah yang diambil pemerintahan Joko Widodo dalam segi financial dengan mengucurkan dana Rp781,6 miliar, tanpa memberikan bunga kepada PT Minarak Lapindo Jaya.
"Dari sisi kemanusiaan, iya kita dukung. Tapi kalau lumpur lapindo baru berhenti 10 tahun lagi, tidak setara (dengan pembayaran pemerintah)," ujar dia.
Namun, hal ini ditampik Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil. Dia menyatakan dalam kesepatakan pembayaran korban lumpur lapindo tidak ada pihak yang dirugikan.
"Tidak ada yang dirugikan. Saat ini yang pemerintah talangi Rp781 miliar, aset yang dijaminkan sebagai jaminan Rp3,1 triliun, itu sudah cukup sebagai jaminan, pinjaman pemerintah bisa dibayar," tegas Sofyan.
Metrotvnew.com, Jakarta: Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas menilai pemerintah akan mengalami kerugian jika mengucurkan Rp781,6 miliar untuk pemberian dana talangan pada korban lumpur lapindo.
Sebab, kata dia, nantinya uang pergantian yang diterima oleh pemerintah tidak akan sebanding dengan apa yang telah dikeluarkan.
"Kalau pemerintah berikan pinjaman dalam waktu empat tahun. Apa ada bunganya? Apa nanti setara dengan Rp781 miliar? Nilai aset lapindo pasti akan turun terus," kata Firdaus dalam Metro Highlights, di Metro Tv, di Jakarta, Sabtu (20/12/2014).
Ia mengaku mendukung langkah pemerintah dengan memberikan talangan untuk membantu warga korban lumpur lapindo yang sampai sekarang ini belum terbayarkan. Namun, ia mengkritik langkah yang diambil pemerintahan Joko Widodo dalam segi
financial dengan mengucurkan dana Rp781,6 miliar, tanpa memberikan bunga kepada PT Minarak Lapindo Jaya.
"Dari sisi kemanusiaan, iya kita dukung. Tapi kalau lumpur lapindo baru berhenti 10 tahun lagi, tidak setara (dengan pembayaran pemerintah)," ujar dia.
Namun, hal ini ditampik Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil. Dia menyatakan dalam kesepatakan pembayaran korban lumpur lapindo tidak ada pihak yang dirugikan.
"Tidak ada yang dirugikan. Saat ini yang pemerintah talangi Rp781 miliar, aset yang dijaminkan sebagai jaminan Rp3,1 triliun, itu sudah cukup sebagai jaminan, pinjaman pemerintah bisa dibayar," tegas Sofyan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
