Kota Bengkulu: Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Bengkulu diingatkan untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis menjelang pesta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri, menegaskan ada sanksi yang menanti jika ASN melanggar hal tersebut.
"Saya sudah diajak dialog oleh ketua Bawaslu pusat dan selaku pimpinan birokrasi sudah disampaikan kepada seluruh ASN khususnya di jajaran Pemprov Bengkulu untuk tidak berpolitik praktis," kata Hamka di Kota Bengkulu, Selasa, 24 Januari 2023.
Dia menjelaskan hal tersebut dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Bahkan ASN diminta untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam Pemilu 2024 nantinya.
"Perlu diketahui bersama bahwa menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI ada pasal pidana nya jika ada ASN yang ikut berpolitik," jelasnya.
Oleh sebab itu pihaknya terus mengingatkan seluruh ASN di seluruh Provinsi Bengkulu untuk tidak ikut berpartisipasi dan berhati-hati dalam menyikapi persoalan politik praktis.
Sementara untuk menjaga stabilitas dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 membutuhkan kerjasama semua pihak agar pemilu dapat berjalan aman, kondusif, tertib dan lancar.
Ia mengatakan peran pemerintah daerah dalam mensukseskan Pemilu dengan menyiapkan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu termasuk anggaran untuk pengamanan Pemilu dan menyiapkan data awal untuk dilakukan verifikasi oleh penyelenggara Pemilu.
"Akan menjamin stabilitas politik dan keamanan dengan bekerja sama aparat penegak hukum termasuk pihak inteligen negara serta akan menjamin netralitas ASN. Itulah peran dan fungsi dari pemerintah dalam mensukseskan pemilihan umum," ungkap Hamka.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Kota Bengkulu: Seluruh Aparatur Sipil Negara (
ASN) di Provinsi
Bengkulu diingatkan untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis menjelang pesta Pemilihan Umum (
Pemilu) 2024.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri, menegaskan ada sanksi yang menanti jika ASN melanggar hal tersebut.
"Saya sudah diajak dialog oleh ketua Bawaslu pusat dan selaku pimpinan birokrasi sudah disampaikan kepada seluruh ASN khususnya di jajaran Pemprov Bengkulu untuk tidak berpolitik praktis," kata Hamka di Kota Bengkulu, Selasa, 24 Januari 2023.
Dia menjelaskan hal tersebut dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Bahkan ASN diminta untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam Pemilu 2024 nantinya.
"Perlu diketahui bersama bahwa menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI ada pasal pidana nya jika ada ASN yang ikut berpolitik," jelasnya.
Oleh sebab itu pihaknya terus mengingatkan seluruh ASN di seluruh Provinsi Bengkulu untuk tidak ikut berpartisipasi dan berhati-hati dalam menyikapi persoalan politik praktis.
Sementara untuk menjaga stabilitas dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 membutuhkan kerjasama semua pihak agar pemilu dapat berjalan aman, kondusif, tertib dan lancar.
Ia mengatakan peran pemerintah daerah dalam mensukseskan Pemilu dengan menyiapkan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu termasuk anggaran untuk pengamanan Pemilu dan menyiapkan data awal untuk dilakukan verifikasi oleh penyelenggara Pemilu.
"Akan menjamin stabilitas politik dan keamanan dengan bekerja sama aparat penegak hukum termasuk pihak inteligen negara serta akan menjamin netralitas ASN. Itulah peran dan fungsi dari pemerintah dalam mensukseskan pemilihan umum," ungkap Hamka.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
