Surabaya: Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menerima penyerahan Peta Bidang Tanah (PBT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) I dan II. Eri pun menarget seluruh aset Pemkot Surabaya tersertifikat pada tahun 2023.
"Paling tidak sudah keluar PBTnya dahulu, supaya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Sebenarnya kalau dihitung penyelesaiannya bisa sampai tahun 2025, tetapi kita percepat pada 2023 dengan dukungan dari berbagai pihak," kata Eri di sela menerima PBT dari BPN di Surabaya, Kamis, 4 Maret 2021.
Baca: Istri Syekh Ali Jaber Minta Terdakwa Penusukan Dibebaskan
Dalam kesempatan itu, BPN 1 menyerahkan sembilan sertifikat yang akan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP), serta 14 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT).
Sedangkan untuk BPN II menyerahkan sebanyak 486 PBT. Rinciannya yakni 39 dikelola DPBT dan DPUBMT 447 PBT, dan 23 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.
Eri berharap aset negara bisa segera dimanfaatkan dan digunakan untuk masyarakat. Ia meminta dengan sangat agar kolaborasi seperti saat ini terus dijaga dan semakin ditingkatkan.
"Saya berharap kolaborasi yang lebih hebat lagi dari sekarang, supaya kalau bisa kurang dari 2023 sudah kelar, akan lebih bagus," jelasnya.
Dalam waktu dekat, mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bapekko) ini pun bakal membentuk tim khusus untuk membantu meringankan beban BPN yang diambil dari jajaran Pemkot Surabaya. Mulai dari menyiapkan tim sebagai pengukur hingga administrasi.
"Tujuannya agar beban terkurangi sehingga diupayakan akan kelar sebelum targetnya. Kita juga akan sampaikan kepada masyarakat bahwa jumlah yang belum tersertifikat itu berapa jumlah dan dimana saja lokasinya. Lalu disampaikan pula bahwa ini sedang menuju sertifikat," ujarnya.
Surabaya: Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menerima penyerahan Peta Bidang Tanah (PBT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) I dan II. Eri pun menarget seluruh
aset Pemkot Surabaya tersertifikat pada tahun 2023.
"Paling tidak sudah keluar PBTnya dahulu, supaya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Sebenarnya kalau dihitung penyelesaiannya bisa sampai tahun 2025, tetapi kita percepat pada 2023 dengan dukungan dari berbagai pihak," kata Eri di sela menerima PBT dari BPN di Surabaya, Kamis, 4 Maret 2021.
Baca:
Istri Syekh Ali Jaber Minta Terdakwa Penusukan Dibebaskan
Dalam kesempatan itu, BPN 1 menyerahkan sembilan sertifikat yang akan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP), serta 14 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT).
Sedangkan untuk BPN II menyerahkan sebanyak 486 PBT. Rinciannya yakni 39 dikelola DPBT dan DPUBMT 447 PBT, dan 23 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.
Eri berharap aset negara bisa segera dimanfaatkan dan digunakan untuk masyarakat. Ia meminta dengan sangat agar kolaborasi seperti saat ini terus dijaga dan semakin ditingkatkan.
"Saya berharap kolaborasi yang lebih hebat lagi dari sekarang, supaya kalau bisa kurang dari 2023 sudah kelar, akan lebih bagus," jelasnya.
Dalam waktu dekat, mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bapekko) ini pun bakal membentuk tim khusus untuk membantu meringankan beban BPN yang diambil dari jajaran Pemkot Surabaya. Mulai dari menyiapkan tim sebagai pengukur hingga administrasi.
"Tujuannya agar beban terkurangi sehingga diupayakan akan kelar sebelum targetnya. Kita juga akan sampaikan kepada masyarakat bahwa jumlah yang belum tersertifikat itu berapa jumlah dan dimana saja lokasinya. Lalu disampaikan pula bahwa ini sedang menuju sertifikat," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
