Generasi Z Dominasi Jumlah Penduduk di Solo

Solo: Badan Pusat Statistik (BPS) Surakarta, Jawa Tengah, menyatakan generasi Z sejauh ini mendominasi jumlah penduduk di daerah itu sehingga ke depan bisa menjadi bonus demografi yang harus memperoleh perhatian dari pemerintah. Kepala BPS Kota Surakarta Totok Tavirijanto menyatakan jika dilihat dari kelompok umur, banyak penduduk yang masih berusia muda. Salah satunya kelompok post generasi Z yang umurnya kurang lebih tujuh tahun jumlahnya 11 persen. Komposisi paling banyak yaitu generasi Z dengan usia 8-23 tahun yang jumlahnya mencapai 25 persen. "Jika kedua kelompok digabung, jumlahnya sudah mencapai 36 persen. Ke depannya akan banyak terkait dengan penyediaan pekerjaan, istilahnya bonus demografi. Saat ini levelnya anak sekolah jumlahnya banyak," katanya, Sabtu, 20 Maret 2021. Baca juga: NasDem Ingatkan Negara Sematkan Gelar Pahlawan untuk Syaikhona Kholil Ia mengatakan untuk generasi milenial, yaitu kelompok penduduk dengan usia 24-39 tahun, di Kota Solo jumlahnya 24 persen dan generasi X, yaitu rentang usia 40-55 tahun ada 23 persen. "Di atas 55 tahun atau boomer jumlahnya 17 persen," ungkapnya. Ia mengatakan angka tersebut terlihat dari hasil sensus penduduk yang dilaksanakan oleh BPS tahun lalu. Dari kegiatan SP itu pula, BPS mencatat bahwa Kota Solo merupakan kota terpadat di Provinsi Jawa Tengah. Meski demikian, dari 522.364 jiwa yang menempati kota dengan luas 46 kilometer persegi ini tidak semua ber-KTP Solo. "Untuk yang ber-KTP Solo sekitar 95 persen, sedangkan lima persennya tidak ber-KTP Solo tetapi tinggal di Solo," terang dia.     Ia mengungkapkan dari hasil sensus penduduk juga tergambar bahwa kawasan tengah di Kota Solo, sudah mulai kosong penduduk karena lebih banyak digunakan sebagai pusat ekonomi dan sentra usaha. "Penduduk mulai lari (berpindah) ke (kawasan) pinggir. Kalau bicara programnya Pak Wali (Kota Surakarta) kan sudah disiapkan rumah susun sewa dan sebagainya, tetapi bagi yang uangnya cukup beli perumahan di Sukoharjo atau Karanganyar," lanjut dia. Mengenai ketidaksesuaian alamat KTP dengan tempat tinggal penduduk, menurut dia, perlu ada upaya penataan ulang. "Ke depan ini harus dibenahi, harus diberikan solusi. Saat sensus penduduk lalu saya sempat mengobrol dengan responden, ternyata di Solo ini banyak yang tidak mau melepas kependudukannya, katanya karena banyak kebijakan yang prorakyat, apa-apa mudah, termasuk penyaluran bantuan-bantuan. Selain itu terkait dengan zonasi, kalau dia ber-KTP Solo mau sekolah di Solo jauh lebih gampang," jelasnya.