Komisioner BPK (tengah) Pilih Polda Jateng sebagai sampel audit kinerja penanganan pandemi virus korona. Foto: Mustholih
Komisioner BPK (tengah) Pilih Polda Jateng sebagai sampel audit kinerja penanganan pandemi virus korona. Foto: Mustholih

BPK Audit Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional Virus Korona BPK covid-19
Mustholih • 22 Oktober 2020 14:55
Semarang: Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit kinerja penanganan pandemi virus korona (covid-19) se-Indonesia. Kepolisian Daerah Jawa Tengah menjadi salah satu sampel yang dipilih BPK.
 
"Kami sampling Polda Jateng karena entitasnya cukup besar dan jumlah masyarakat yang ditangani juga banyak," kata Komisioner BPK, Hendra Susanto, di Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 22 Oktober 2020.
 
Menurut Hendra, audit kinerja penanganan pandemi virus korona se-Tanah Air sudah mulai berjalan. Laporan audit kinerja ditargetkan selesai paling lambat tiga bulan ke depan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Secepatnya selesai. Mungkin dua sampai tiga bulan sudah selesai," tegasnya.  
 
Hendra berujar, pemeriksaan keuanganan penanganan pandemi virus korona dilakukan secara menyeluruh. Audit dilakukan sejak dari perencanaan, kinerja, hingga kepatuhan lembaga negara terhadap perundang-undangan.
 
"Semua kita periksa," beber Hendra.
 
Baca: Puluhan Orang di Ponpes di Medan Positif Covid-19
 
Tujuannya, kata Hendra, untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri bagaimana mengantisipasi kebocoran anggaran bila kembali terjadi bencana seperti pandemi virus korona.
 
"Misalnya terjadi bencana, Pemerintah sudah punya langkah antisipasi. jadi ini lesson learn Bagaimana pemerintah menangani covid-19 dengan segera, dengan baik," jelas Hendra.
 
Hendra berujar, sejauh ini audit kinerja penanganan pandemi virus korona baru memasuki pemeriksaan pendahuluan. Sejauh ini, kata Hendra, penanganan pandemi di Tanah Air sudah berjalan sesuai jalur. 
 
Baca: Penerapan Protokol Kesehatan di Nias Diklaim Meningkat
 
"Tapi masih ada deadlock-deadlock. Di Indonesia secara keseluruhan ada ketidaksesuaian data si penerima bantuan. Validitas ini kita antisipasi supaya ke depannya antisipasi itu bisa segera dilakukan," jelas Hendra.
 
Hendra menambahkan, anggaran penanganan pandemi virus korona di Tanah Air mencapai Rp695 triliun. Pemerintah DKI Jakarta, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, dan TNI menjadi lembaga negara yang paling banyak menerima alokasi anggaran penanganan virus korona.
 
Sementara, kata Hendra, Polda Jawa Tengah menganggarkan penanganan virus korona sebesar Rp37 miliar. Sementara, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebesar hampir Rp3 triliun.
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif