Bengkulu: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, menyatakan daerah ini membutuhkan minimal shelter untuk tempat berlindung warga dari tsunami. Keberadaan shelter dibutuhkan untuk meminimalisasi korban.
"Lokasinya sudah ada dekat SMA di Kelurahan Koto Jaya, selanjutnya menunggu anggaran pembangunannya," kata Pelaksana Tugas Kepala BPBD Kabupaten Mukomuko, Ramdani, di Mukomuko, Kamis, 7 Oktober 2021.
Baca: Polres Flotim Kerahkan 30 Personel Tangani Konflik Antarwarga Adonara
Dia mengatakan hal itu usai menggelar pertemuan dengan pihak BMKG terkait penentuan jalan nasional dan kabupaten yang menjadi jalur evakuasi tsunami di daerah ini. Menurutnya Mukomuko membutuhkan shelter sebab secara geografis wilayah ini berada dekat dengan pantai dan jauh dari dataran tinggi.
Untuk sementara daerah ini membutuhkan shelter untuk tempat pengungsian bagi warga yang berada sepanjang pesisir pantai di Kecamatan Kota Mukomuko.
Ia berharap shelter di Kelurahan Koto Jaya bermanfaat bagi warga khususnya yang bermukim di Pantai Indah Mukomuko termasuk warga yang berada di sekitarnya menyelamatkan diri ketika bencana tsunami tiba tiba melanda daerah itu.
"Karena jarak datangnya tsunami itu tidak lama, seperti pengalaman tsunami yang melanda daerah lain, yakni selama 15-20 menit," jelasnya.
Sedangkan wilayah lain di daerah itu yang juga dekat pesisir pantai, kata dia, seperti di Kecamatan Air Rami, Kecamatan Ipuh, Kecamatan Sungai Rumbai, dan Kecamatan Teramang Jaya, dekat dengan dataran tinggi.
"Kalau di wilayah lain memang dekat dengan pantai, tetapi dengan dataran tinggi juga tidak terlalu jauh sehingga mereka lebih cepat menyelamatkan diri saat tsunami," ungkapnya.
Ia menjelaskan lokasi pembangunan satu unit shelter di daerah itu direncanakan di Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, tepatnya di belakang pasar tradisional di kelurahan itu.
"Lokasi kita anggap pas untuk dibangun shelter mengingat jarak pemukiman penduduk dengan pantai sangat dekat, selain itu tanah di lokasi itu milik pemerintah setempat," ujarnya.
Bengkulu: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, menyatakan daerah ini membutuhkan minimal shelter untuk tempat berlindung warga dari
tsunami. Keberadaan shelter dibutuhkan untuk meminimalisasi korban.
"Lokasinya sudah ada dekat SMA di Kelurahan Koto Jaya, selanjutnya menunggu anggaran pembangunannya," kata Pelaksana Tugas Kepala BPBD Kabupaten Mukomuko, Ramdani, di Mukomuko, Kamis, 7 Oktober 2021.
Baca:
Polres Flotim Kerahkan 30 Personel Tangani Konflik Antarwarga Adonara
Dia mengatakan hal itu usai menggelar pertemuan dengan pihak BMKG terkait penentuan jalan nasional dan kabupaten yang menjadi jalur evakuasi tsunami di daerah ini. Menurutnya Mukomuko membutuhkan shelter sebab secara geografis wilayah ini berada dekat dengan pantai dan jauh dari dataran tinggi.
Untuk sementara daerah ini membutuhkan shelter untuk tempat pengungsian bagi warga yang berada sepanjang pesisir pantai di Kecamatan Kota Mukomuko.
Ia berharap shelter di Kelurahan Koto Jaya bermanfaat bagi warga khususnya yang bermukim di Pantai Indah Mukomuko termasuk warga yang berada di sekitarnya menyelamatkan diri ketika bencana tsunami tiba tiba melanda daerah itu.
"Karena jarak datangnya tsunami itu tidak lama, seperti pengalaman tsunami yang melanda daerah lain, yakni selama 15-20 menit," jelasnya.
Sedangkan wilayah lain di daerah itu yang juga dekat pesisir pantai, kata dia, seperti di Kecamatan Air Rami, Kecamatan Ipuh, Kecamatan Sungai Rumbai, dan Kecamatan Teramang Jaya, dekat dengan dataran tinggi.
"Kalau di wilayah lain memang dekat dengan pantai, tetapi dengan dataran tinggi juga tidak terlalu jauh sehingga mereka lebih cepat menyelamatkan diri saat tsunami," ungkapnya.
Ia menjelaskan lokasi pembangunan satu unit shelter di daerah itu direncanakan di Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, tepatnya di belakang pasar tradisional di kelurahan itu.
"Lokasi kita anggap pas untuk dibangun shelter mengingat jarak pemukiman penduduk dengan pantai sangat dekat, selain itu tanah di lokasi itu milik pemerintah setempat," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
