Semarang: Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah, memutuskan menutup mal pada masa pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, menegaskan siap memberi sanksi tegas kepada pihak pengelola mal yang ketahuan membuka usaha mereka di masa PPKM Darurat.
"Untuk pusat perbelanjaan seperti mal ditutup. Masa tempat ibadah ditutup sementara, mal diperbolehkan dibuka, kan tidak adil," ucap Hendrar Prihadi, Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 2 Juli 2021.
Ia mengungkapkan, ada sanksi bagi yang melanggar. Mulai dari administrasi yang tertulis hingga tindakan tegas. "Termasuk pembubaran, penutupan, sampai pencabutan izin," sambung Hendrar.
Pengetatan lain adalah penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) 100 persen pada sektor non esensial. "Aktivitas ASN di lingkungan Kota Semarang masuk wilayah esensial, bisa masuk 50 persen," terang Hendrar.
Menurut dia, hanya aktivitas logistik seperti pasar, mini market, toko kelontong, dan grosir sembako yang masih diperbolehkan buka. Itu pun dibatasi hanya boleh beroperasi sampai pukul 20.00 WIB.
Lalu, semua tempat kuliner hanya boleh melayani pesan bawa pulang (take away) dan jam operasional dibatasi hingga pukul 20.00 WIB.
Tempat ibadah pun ditutup. "Kami sudah bertemu dengan pemuka-pemuka agama, mereka memahami dan akan menutup sementara tempat ibadah," tutur Hendrar.
Hendrar juga menegaskan pihaknya siap menerjunkan Polisi, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pengawasan aktivitas usaha di Kota Semarang. Hendrar Prihadi meminta dukungan kepada warga Kota Semarang untuk menaati penerapan PPKM Darurat.
"Kami mohon kesadaran warga ngerem dulu, kita berlakukan PPKM Darurat," ucap dia.
Baca: PPKM Darurat, 210 Ribu Karyawan Mal di Surabaya Terancam Dirumahkan
Hendrar berujar, penularan virus korona di Kota Semarang masih sangat tinggi. Sampai hari ini, jumlah kasus covid-19 tidak kunjung turun.
"Terakhir kasus aktif 2.318 orang dengan positivity rate 25 persen. Ini angka tinggi, mestinya di bawah 5 persen," jelas dia.
Semarang: Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah, memutuskan menutup mal pada masa pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)
Darurat. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, menegaskan siap memberi sanksi tegas kepada pihak pengelola
mal yang ketahuan membuka usaha mereka di masa PPKM Darurat.
"Untuk pusat perbelanjaan seperti mal ditutup. Masa tempat ibadah ditutup sementara, mal diperbolehkan dibuka, kan tidak adil," ucap Hendrar Prihadi, Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 2 Juli 2021.
Ia mengungkapkan, ada sanksi bagi yang melanggar. Mulai dari administrasi yang tertulis hingga tindakan tegas. "Termasuk pembubaran, penutupan, sampai pencabutan izin," sambung Hendrar.
Pengetatan lain adalah penerapan bekerja dari rumah atau
work from home (WFH) 100 persen pada sektor non esensial. "Aktivitas ASN di lingkungan Kota Semarang masuk wilayah esensial, bisa masuk 50 persen," terang Hendrar.
Menurut dia, hanya aktivitas logistik seperti pasar, mini market, toko kelontong, dan grosir sembako yang masih diperbolehkan buka. Itu pun dibatasi hanya boleh beroperasi sampai pukul 20.00 WIB.
Lalu, semua tempat kuliner hanya boleh melayani pesan bawa pulang (
take away) dan jam operasional dibatasi hingga pukul 20.00 WIB.
Tempat ibadah pun ditutup. "Kami sudah bertemu dengan pemuka-pemuka agama, mereka memahami dan akan menutup sementara tempat ibadah," tutur Hendrar.
Hendrar juga menegaskan pihaknya siap menerjunkan Polisi, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pengawasan aktivitas usaha di Kota Semarang. Hendrar Prihadi meminta dukungan kepada warga Kota Semarang untuk menaati penerapan PPKM Darurat.
"Kami mohon kesadaran warga ngerem dulu, kita berlakukan PPKM Darurat," ucap dia.
Baca:
PPKM Darurat, 210 Ribu Karyawan Mal di Surabaya Terancam Dirumahkan
Hendrar berujar, penularan virus korona di Kota Semarang masih sangat tinggi. Sampai hari ini, jumlah kasus covid-19 tidak kunjung turun.
"Terakhir kasus aktif 2.318 orang dengan
positivity rate 25 persen. Ini angka tinggi, mestinya di bawah 5 persen," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SYN)
