Surabaya: Menteri Sosial Tri Rismaharini meninjau pelaksanaan bantuan sosial beras (BSB) untuk masyarakat terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Risma menerima laporan ada beras berkutu dalam bantuan tersebut.
"Saya sudah mendapatkan laporan soal itu. Memang ada beberapa kasus dimana kualitas beras kurang baik. Tapi itu volumenya kecil, dibandingkan dengan total beras yang kualitasnya baik. Kalau pun ada yang rusak misalnya, langsung diganti dengan yang baru," kata Risma, di Surabaya, Senin, 9 Agustus 2021.
Risma menyatakan, penyaluran BSB melibatkan sejumlah instansi sesuai dengan penugasan. Misalnya bantuan beras 10 kilogram, Kemensos berperan menyerahkan data penerima bantuan kepada Kementerian Keuangan. "Sementara beras dan penyalurannya oleh Perum Bulog," katanya.
Untuk bantuan beras 5 kilogram, distribusi menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui dinas sosial (Dinsos). Kemensos memberikan kewenangan penuh kepada Dinsos di daerah, untuk menyediakan dan mendistribusikan beras.
Baca: Beras Bansos Kemensos di Bangkalan Ditemukan Kutu
"Dinas sosial juga berwenang memastikan kualitas beras jenis medium, dalam kondisi baik pada saat diterima masyarakat," kata Risma.
Risma menyebut Dinsos juga berwenang untuk langsung meminta ganti kepada penyedia, jika kualitas beras kurang memuaskan. "Dinsos bisa langsung meminta ganti bila beras kurang bagus," katanya.
Pemerintah mendistribusikan BSB selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. BSB 10 kilogram disaluran kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, 10 juta KPM Bantuan Sosial Tunai (BST), dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.
Adapun untuk BSB 5 kilogram disalurkan untuk 5,9 juta pekerja informal di Jawa-Bali yang terdampak PPKM dengan data usulan pemerintah daerah.
Surabaya: Menteri Sosial Tri Rismaharini meninjau pelaksanaan bantuan sosial beras (BSB) untuk masyarakat terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Risma menerima laporan ada beras berkutu dalam bantuan tersebut.
"Saya sudah mendapatkan laporan soal itu. Memang ada beberapa kasus dimana kualitas beras kurang baik. Tapi itu volumenya kecil, dibandingkan dengan total beras yang kualitasnya baik. Kalau pun ada yang rusak misalnya, langsung diganti dengan yang baru," kata Risma, di Surabaya, Senin, 9 Agustus 2021.
Risma menyatakan, penyaluran BSB melibatkan sejumlah instansi sesuai dengan penugasan. Misalnya bantuan beras 10 kilogram, Kemensos berperan menyerahkan data penerima bantuan kepada Kementerian Keuangan. "Sementara beras dan penyalurannya oleh Perum Bulog," katanya.
Untuk bantuan beras 5 kilogram, distribusi menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui dinas sosial (Dinsos). Kemensos memberikan kewenangan penuh kepada Dinsos di daerah, untuk menyediakan dan mendistribusikan beras.
Baca: Beras Bansos Kemensos di Bangkalan Ditemukan Kutu
"Dinas sosial juga berwenang memastikan kualitas beras jenis medium, dalam kondisi baik pada saat diterima masyarakat," kata Risma.
Risma menyebut Dinsos juga berwenang untuk langsung meminta ganti kepada penyedia, jika kualitas beras kurang memuaskan. "Dinsos bisa langsung meminta ganti bila beras kurang bagus," katanya.
Pemerintah mendistribusikan BSB selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. BSB 10 kilogram disaluran kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, 10 juta KPM Bantuan Sosial Tunai (BST), dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.
Adapun untuk BSB 5 kilogram disalurkan untuk 5,9 juta pekerja informal di Jawa-Bali yang terdampak PPKM dengan data usulan pemerintah daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
