Sejumlah warga Aruba Residence Depok, Jawa Barat, menggelar aksi protes di depan gerbang lantaran tidak bisa mendapat pelayanan pengangkutan sampah secara berkala, Sabtu, 18 September 2021. Dokumentasi/ istimewa
Sejumlah warga Aruba Residence Depok, Jawa Barat, menggelar aksi protes di depan gerbang lantaran tidak bisa mendapat pelayanan pengangkutan sampah secara berkala, Sabtu, 18 September 2021. Dokumentasi/ istimewa

Warga Aruba Depok Tak Dapat Layanan Pengangkut Sampah Sejak 2017

Nasional Sampah Kota Depok
Deny Irwanto • 18 September 2021 22:30
Depok: Sejumlah warga Aruba Residence Depok, Jawa Barat, protes terhadap pihak pengembang lantaran tak bisa mendapat pelayanan truk Dinas Kebersihan Kota Depok untuk mengangkut sampah secara berkala.
 
Ketua RT setempat, Wysnu Lesmana, mengatakan warga tidak bisa mendapat pelayanan tersebut sejak 2017 silam lantaran truk pengangkut sampah dilarang masuk. Warga hanya bisa membuang sampah seminggu sekali.
 
"Warga Aruba bergotong royong mengangkut sampah rumah tangga dari rumah masing-masing untuk dibawa ke luar pagar perumahan dan selanjutnya diangkut oleh truk sampah Dinas Kebersihan Kota Depok yang hanya bisa menunggu di luar perumahan," kata Wysnu saat dihubungi, Sabtu, 18 September 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: BNPT Kutuk Aksi Penyerangan KKB Terhadap Nakes di Papua
 
Dia menjelaskan pelarangan dilakukan lantaran warga menolak kenaikan iuran pengelolaan lingkungan (IPL) dari pengembang. Penolakan terjadi lantaran warga menilai kenaikan tidak rasional dan sepihak. Mayoritas warga Aruba kemudian sepakat mengalihkan iuran lingkungan dari pengembang ke RT (RT di dalam perumahan).
 
"Awalnya IPL di perumahan Aruba sebesar Rp200.000 per rumah. Pengembang kemudian menaikan biaya IPL per rumah sebesar Rp700.000-1.000.000. Hal itu berdasarkan luas tanah rumah warga dengan alasan besaran iuran sebelumnya tidak cukup menutupi biaya pengelolaan lingkungan setiap bulannya," jelas Wysnu.
 
Akibat penolakan warga tersebut, pihak pengembang juga melarang aktivitas perbaikan rumah, renovasi kecil, dan pembersihan taman. Hingga kini permasalahan warga Aruba dengan pengembang perumahan berlarut-larut lantaran belum diserahkannya Prasarana Sarana Utiliti (PSU) dari pengembang perumahan Aruba Residence ke Pemerintah Kota Depok.
 
"Awalnya Pemkot Depok terlihat tegas dengan mengeluarkan surat peringatan (SP) dari SP1 hingga SP3 di tahun 2018 kepada pengembang," ungkap Wysnu.
 
Meski demikian, setelah SP3 dikeluarkan Pemkot Depok pada Oktober 2018, lanjut Wysnu, hingga saat ini PSU perumahan Aruba belum diambil alih oleh Pemkot Depok. Padahal dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 tahun 2013, sebulan setelah SP3 dikeluarkan dan jika pengembang belum juga menyerahkan PSU, maka Pemkot bisa mengambil alih secara sepihak.
 
"Warga sudah melakukan berbagai upaya komunikasi dengan Pemkot untuk menyelesaikan masalah perumahan Aruba. Namun hampir 3 tahun berjalan setelah SP3 dikeluarkan, belum ada kejelasan dari Pemkot terkait penyerahan PSU," ujarnya.
 
(DEN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif