Pemprov Jatim Raih Predikat Opini WTP Kesembilan dari BPK

Surabaya: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2020. Predikat WTP ini merupakan yang kesembilan kalinya diberikan BPK ke Pemprov Jatim. Predikat opini WTP ini diserahkan langsung secara virtual oleh Kepala BPK Perwakilan Jatim, Joko Agus Setyono kepada Gubernur dan Ketua DPRD Jatim, Kamis, 18 Juni 2020. Pemberian opini WTP tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019. Atas predikat WTP itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebut keberhasilan itu tak lepas dari kerja keras dan komitmen seluruh ASN Pemprov Jatim dalam mengawal pelaksanaan seluruh program pembangunan. Khofifah berharap predikat yang diterima ini dapat menambah semangat seluruh jajaran Pemprov, untuk terus bekerja dan melayani masyarakat lebih baik lagi. "Ini menjadi pelecut kami untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Provinsi Jatim. Tidak hanya efektif, tapi juga efisien, akuntable, dan transparan. Uang ini milik rakyat, kami akan gunakan kembali ke rakyat dalam bentuk kebijakan dan program yang prorakyat," kata Khofifah. Khofifah menjelaskan keberhasilan Jatim meraih Opini WTP ini karena Pemprov Jatim dianggap memenuhi sejumlah kriteria, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan pengungkapan yang cukup. Baca: Medcom.id Tes Cepat Covid-19 Massal di Itenas Bandung Salah satu upaya dan komitmen yang dilakukannya yakni, langkah-langkah penting dan strategis dalam rangka memantapkan komitmen aparatur, meningkatkan kapasitas aparat pengelola keuangan dan aset. Kemudian meningkatkan sarana dan prasarana sampai dengan menindaklanjuti seluruh temuan hasil pemeriksaan BPK RI serta memedomani hasil temuan tahun-tahun sebelumnya. "Tanggung jawab kita berat, tanpa diringi komitmen, integritas, profesionalitas, dan transparansi tata kelola, tidak mungkin penghargaan opini WTP ini akan diraih selama sembilan tahun berturut-turut," katanya. Raihan opini WTP tersebut, lanjut Khofifah, juga berkat pengawasan yang sangat berkualitas oleh DPRD Jatim, baik melalui public hearing, maupun melalui kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jatim. Khofifah berharap kebersamaan ini terus diperkuat agar seluruh proses pelaksanaan rupiah demi rupiah APBD, yang ada di dalam mandat pengelolaan Pemprov Jatim dapat terkawal dengan baik. "Salah satu poin yang harus diperbaiki adalah penguatan payung regulasi yang lebih teknis, khususnya terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mengingat dana BOS sudah langsung ditransfer ke rekening kabupaten/kota," kata Khofifah.