Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki. (Foto: Medcom.id/Syaikhul Hadi)
Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki. (Foto: Medcom.id/Syaikhul Hadi)

Legislatif Bantah Penyusunan Anggaran Pendidikan Pasuruan Inkonstitusional

Nasional sekolah ambruk
Syaikhul Hadi • 08 November 2019 09:12
Pasuruan: Ketua DPRD Kota Pasuruan, Jawa Timur, Ismail Marzuki membantah penyusunan anggaran pendidikan di wilayahnya inkonstitusional. Ia menyebut alokasi anggaran sudah sesuai yakni 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan.
 
"Enggak benar itu. Persisnya ya 20 persen itu yang sudah dipenuhi. Sesuai dengan aturan yang ada, itu yang harus dipenuhi," ujar Ismail, Kamis, 7 November 2019.
 
Ismail menegaskan anggaran pendidikan telah disusun sesuai aturan. Bahkan pemenuhan kebutuhan anggaran juga sudah didistribusikan secara proporsional.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Enggak mungkinlah inkonstitusuonal. Namanya aturan ya harus dijalankan," tegasnya.
 
Center of Education Regulation and Development Analysis (Cerdas), Indra Charismiadji, sebelumnya menyebut Penyusunan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD) kota Pasuruan terbukti inkonstitusional. Hal itu mengacu pada data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
 
"Menurut data Neraca Pendidikan Daerah dari Kemendikbud, kota Pasuruan dalam menyusun Perda APBD terbukti inkonstitusional," kata Indra, dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu, 6 November
 
Berdasarkan data NPD, APBD yang diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk urusan pendidikan hanya 6,61 persen saja. Padahal UUD 1945 pasal 31 ayat 4 berbunyi: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
 
Sedangkan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 49 ayat 1 berbunyi: Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD.
 
Kota Pasuruan adalah daerah dengan anggaran pendidikan terendah di Jawa Timur. Dalam NPD bahkan sudah dijelaskan, ada 22 gedung SD dan tujuh gedung SMP yang rusak berat.
 
"Tetapi jelas tidak ada kepedulian, karena tidak ada anggaran untuk perbaikan gedung-gedung ini. Sampai kapan pelanggaran konstitusi akan dibiarkan terus menerus, bahkan sampai merenggut nyawa warga negaranya sendiri?" ungkap Indra.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif