Pengendara truk pengangkut sampah melintasi jalan yang digenangi air limbah, di kawasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, di Bekasi, Jawa Barat. (Foto: ANTARA/Risky Andrianto)
Pengendara truk pengangkut sampah melintasi jalan yang digenangi air limbah, di kawasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, di Bekasi, Jawa Barat. (Foto: ANTARA/Risky Andrianto)

Mayoritas Restoran di Bekasi Tak Punya IPAL

Nasional pengolahan limbah Gerakan Indonesia Bersih
Antara • 30 Oktober 2019 11:54
Bekasi: Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menyebut mayoritas restoran di wilayahnya belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Padahal Pemkot telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengolahan Air Limbah.
 
"Kami ingin menegaskan kembali, Perda Nomor 5 Tahun 2018 telah berlaku. Kami berharap pengusaha restoran dapat membangun IPAL," kata Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, Jumhana Luthfi, melansir Antara, Rabu, 30 Oktober 2019.
 
Jumhana mengatakan tak segan menjatuhkan sanksi kepada restoran yang tak punya iktikad baik membangun IPAL. Sanksi pencabutan izin usaha dan penutupan restoran pun akan diberikan kepada restoran yang membandel.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sejauh ini kami masih sosialisasikan Perda tersebut. Namun jika telah tersosialisasikan tentu akan ada sanksi terhadap pemilik restoran yang tidak memiliki IPAL," ungkapnya.
 
Perda yang mengatur IPAL juga berlaku bagi pengelola apartemen dan hotel yang ada di Kota Bekasi serta permukiman penduduk yang tersebar di 12 kecamatan.
 
"Limbah domestik maupun limbah nonkakus atau grey water, dan limbah kakus atau black water sejenisnya, baiknya air limbah tersebut tidak dibuang langsung ke kali atau saluran air," ucapnya.
 
Pihaknya menargetkan sungai-sungai terbebas dari limbah. Berdasarkan data tahun 2018 terdapat 6.600 rumah warga yang tidak memiliki septic tank dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
 
"Kami akan periksa kembali, perumahan dan permukiman warga agar septic tank nanti dikelola dengan baik sehingga tidak mencemari air tanah," katanya.
 
Sekretaris Disperkimtan Kota Bekasi, Imas Amsiah menambahkan mulai saat ini pengembang perumahan atau pengusaha restoran yang membangun apartemen, perumahan serta restoran, diwajibkan mengurus IPAL terlebih dahulu.
 
"Saat mengurus IMB (izin mendirikan bangunan)pengembang akan diminta mengurus IPAL Komunal. Hal itu untuk meminimalisasi lahan," kata Imas.
 
Pihaknya masih menemukan banyak jasa pengangkut limbah domestik (tinja) yang membuang limbahnya ke saluran air atau sungai padahal Pemkot Bekasi telah memiliki Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) di Bantargebang.
 
"Kami telah memiliki UPTD Pengolahan Lombah Domestik di Bantargebang yang mampu menampung 150 meter kubik, Dan akan ada penambahan atau perluasan daya tampung limbah domestik," katanya.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif