Launching Laporan Penelitian dan Diskusi Publik Peran Internal Militer bertajuk Problem Tugas Perbantuan TNI dan Problematika Pembentukan Dewan Keamanan Nasional di Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 28 Januari 2020. Istimewa
Launching Laporan Penelitian dan Diskusi Publik Peran Internal Militer bertajuk Problem Tugas Perbantuan TNI dan Problematika Pembentukan Dewan Keamanan Nasional di Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 28 Januari 2020. Istimewa

Pembentukan DKN Dinilai Tak Ada Urgensinya

Nasional keamanan
Medcom • 28 Januari 2020 15:11
Jakarta: Wacana pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) oleh Pemerintah diminta dikaji ulang. Pembentukan DKN dinilai tak memiliki urgensi dan alasan yang kuat.
 
"Tidak ada urgensinya. Walau rencana tersebut sudah tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 bukan berarti pemerintah perlu segera membentuk DKN,” kata Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Farah Puteri Nahlia Selasa, 28 Januari 2020.
 
Kritik itu disampaikan Farah saat Launching Laporan Penelitian dan Diskusi Publik Peran Internal Militer bertajuk Problem Tugas Perbantuan TNI dan Problematika Pembentukan Dewan Keamanan Nasional di Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Farah, rencana pembentukan DKN melalui Peraturan Presiden (Perpres) dinilai kurang tepat. Apalagi secara hukum, tidak ada undang-undang yang mengharuskan Pemerintah untuk membentuk DKN.
 
“Justru yang ada adalah Pemerintah diminta untuk membentuk Dewan Pertahanan Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan bukan membentuk DKN. Karena itu pembentukan DKN patut dipertanyakan urgensinya,” imbuh Farah.
 
Farahmemandang pembentukan DKN dengan tujuan memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden di bidang keamanan nasional juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi dan tugas dengan kementerian dan lembaga negara yang sudah ada. Seperti Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Alhasil pembentukan DKN dinilai tidak efisien dan menimbulkan pemborosan anggaran.
 
Hal itu mengingat DKN rencananya akan memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden seputar isu tentang keamanan nasional, seperti situasi bahaya, darurat, maupun perang.
 
Karena itu lanjut Farah, proses pembentukannya sudah seharusnya dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Pemerintah perlu berkonsultasi dengan DPR dan juga melibatkan masyarakat sipil di dalam pembahasan DKN.
 
“Pembentukan DKN ini tidak boleh dilakukan secara diam-diam, tidak melibatkan publik dan juga DPR,” ucapnya.
 
Namun jika pemerintah tetap bersikeras ingin membentuk DKN, fungsi lembaga tersebut menurutnya harus dibatasi hanya untuk memberikan pertimbangan atau nasehat kepada Presiden. Seperti fungsi Dewan Keamanan Nasional di beberapa negara yang memiliki institusi tersebut. Dengan kata lain DKN tidak boleh memiliki fungsi operasional.
 
Kata Farah, berkaca dari negara lain yang memiliki DKN dan notabene tak memiliki jabatan Menko Polhukam, maka wajar negara tersebut membentuk DKN.
 
Kondisi itu berbeda dengan Indonesia yang memiliki jabatan Menko Polhukam di mana tugas pokok dan fungsinya sudah mewakili apa yang tertuang di dalam tugas-tugas DKN.
 
Pemerintah menurut Farah seharusnya mengoptimalkan peran lembaga negara yang sudah ada untuk memberikan masukan kepada Presiden terkait masalah pertahanan dan keamanan.
 
“Fungsi koordinasi terkait masalah pertahanan dan keamanan sudah ada di Menkopolhukam. Lantas untuk apa DKN? Dimana urgensinya?” tutup Farah.
 
Diskusi yang dipandu moderator Putu Agung Nara ini juga dihadiri komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf, dan akademisi Universitas Parahyangan Dr Nyoman Sudira.
 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif