Bogor: Maraknya kasus tawuran yang melibatkan pelajar membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menginginkan kewenangan pendidikan tingkat SMA/SMK dikembalikan ke pemerintah kota dan kabupaten.
"Secara pribadi saya cenderung sepakat jika kewenangan pendidikan tingkat SMA/SMK dikembalikan ke pemerintah kota dan kabupaten, karena waktu saya menjabat wali kota Bandung, itu lebih dekat koordinasi teknisnya, pada saat UUD pindah ke provinsi memang agak jauh," ungkap Ridwan Kamil kepada Medcom.id saat ditemui di SMAN 1 Cigombong Bogor, Jawa Barat, Jumat, 31 Maret 2023.
Emil menyatakan terkait kewenangan pendidikan tingkat SMA/SMK dikendalikan oleh pemerintah daerah atau tidak yang terpenting adalah jika ada kenaikan kualitas pertahankan, jika ada masalah, perbaiki.
"Hidup ini adalah perjanjian, kesepakatan, yang terpenting mah kualitas pendidikan nomor satu, jangan disepelekan," tegasnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri mengatakan buruknya komunikasi yang dibangun Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Jawa Barat (Jabar) kepada stakeholder pendidikan di Kota Bogor menjadi salah satu penyebab maraknya kriminalitas pelajar dan aksi tawuran pelajar SMA/SMK.
"Tidak dapat terselesaikannya kasus kekerasan terhadap pelajar terjadi karena buruknya komunikasi yang dibangun oleh KCD Pendidikan Jabar yang menaungi sekolah tingkat SMA dan SMK di Kota Bogor," kata Saeful.
Program yang seharusnya bisa diselaraskan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan Provinsi Jawa Barat menjadi terhambat. Sebaiknya, kewenangan pendidikan tingkat SMA/SMK dikembalikan ke pemerintah daerah kota/kabupaten.
“Ini saya rasa yang perlu mendapat perhatian bersama, agar kebijakan kewenangan ini dikembalikan ke kabupaten dan kota. Dan rekan-rekan di KCD, membuka ruang untuk komunikasi dan diskusi karena para pelajar berdomisili di Kota dan Kabupaten Bogor,” ucap Saeful.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Bogor: Maraknya kasus
tawuran yang melibatkan pelajar membuat Gubernur Jawa Barat
Ridwan Kamil menginginkan kewenangan pendidikan tingkat SMA/SMK dikembalikan ke pemerintah kota dan kabupaten.
"Secara pribadi saya cenderung sepakat jika kewenangan pendidikan tingkat SMA/SMK dikembalikan ke pemerintah kota dan kabupaten, karena waktu saya menjabat wali kota Bandung, itu lebih dekat koordinasi teknisnya, pada saat UUD pindah ke provinsi memang agak jauh," ungkap Ridwan Kamil kepada
Medcom.id saat ditemui di SMAN 1 Cigombong Bogor, Jawa Barat, Jumat, 31 Maret 2023.
Emil menyatakan terkait kewenangan pendidikan tingkat SMA/SMK dikendalikan oleh pemerintah daerah atau tidak yang terpenting adalah jika ada kenaikan kualitas pertahankan, jika ada masalah, perbaiki.
"Hidup ini adalah perjanjian, kesepakatan, yang terpenting mah kualitas pendidikan nomor satu, jangan disepelekan," tegasnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri mengatakan buruknya komunikasi yang dibangun Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Jawa Barat (Jabar) kepada stakeholder pendidikan di Kota Bogor menjadi salah satu penyebab maraknya kriminalitas pelajar dan aksi tawuran pelajar SMA/SMK.
"Tidak dapat terselesaikannya kasus kekerasan terhadap pelajar terjadi karena buruknya komunikasi yang dibangun oleh KCD Pendidikan Jabar yang menaungi sekolah tingkat SMA dan SMK di Kota Bogor," kata Saeful.
Program yang seharusnya bisa diselaraskan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan Provinsi Jawa Barat menjadi terhambat. Sebaiknya, kewenangan pendidikan tingkat SMA/SMK dikembalikan ke pemerintah daerah kota/kabupaten.
“Ini saya rasa yang perlu mendapat perhatian bersama, agar kebijakan kewenangan ini dikembalikan ke kabupaten dan kota. Dan rekan-rekan di KCD, membuka ruang untuk komunikasi dan diskusi karena para pelajar berdomisili di Kota dan Kabupaten Bogor,” ucap Saeful.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
