medcom.id, Makassar: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan moratorium pemekaran daerah masih akan diberlakukan pada tahun 2017. Selain dikhawatirkan memakan banyak anggaran, sebagian besar usulan pemekaran yang masuk juga dianggap belum matang perencanaannya.
"Pemekaran itu hak daerah. Kami tidak ingin menghambat, tapi perlu juga melihat kesiapan daerah," kata Tjahjo, usai menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan 2018 di Hotel Clarion Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, 28 Februari 2017.
Tjahjo mengungkapkan bahwa hingga Februari 2017 Kemendagri mencatat total 237 antrean usulan pembentukan daerah otonomi baru. 87 di antaranya telah dilengkapi Amanat Presiden untuk dibahas di Kementerian. Usulan tersebut terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota.
Menurut Tjahjo, penundaan atau moratorium bisa saja dilakukan selama lima tahun ke depan. Mengingat, usulan dianggap belum mendesak, bahkan ada yang terkesan dipaksakan. Dia mencontohkan salah satu usulan pembentukan kabupaten, yang ketahuan memanipulasi data penduduknya.
"Ada yang penduduknya di-mark-up sepuluh ribu. Ada yang karena tiga tahun tidak bisa menentukan ibu kota, lalu usul dipecah jadi dua kabupaten. Penduduknya tidak sampai lima ribu. Sedangkan jumlah SKPD sama dengan daerah yang penduduknya di atas satu juta," kata Tjahjo.
Dengan moratorium ini, Tjahjo melanjutkan, pemerintah akan lebih fokus pada penataan daerah. Jika dianggap sudah layak, pemekaran bisa dilanjutkan. Dia juga berharap agar pemekaran di masa depan berdampak positif dalam pembangunan daerah.
medcom.id, Makassar: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan moratorium pemekaran daerah masih akan diberlakukan pada tahun 2017. Selain dikhawatirkan memakan banyak anggaran, sebagian besar usulan pemekaran yang masuk juga dianggap belum matang perencanaannya.
"Pemekaran itu hak daerah. Kami tidak ingin menghambat, tapi perlu juga melihat kesiapan daerah," kata Tjahjo, usai menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan 2018 di Hotel Clarion Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, 28 Februari 2017.
Tjahjo mengungkapkan bahwa hingga Februari 2017 Kemendagri mencatat total 237 antrean usulan pembentukan daerah otonomi baru. 87 di antaranya telah dilengkapi Amanat Presiden untuk dibahas di Kementerian. Usulan tersebut terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota.
Menurut Tjahjo, penundaan atau moratorium bisa saja dilakukan selama lima tahun ke depan. Mengingat, usulan dianggap belum mendesak, bahkan ada yang terkesan dipaksakan. Dia mencontohkan salah satu usulan pembentukan kabupaten, yang ketahuan memanipulasi data penduduknya.
"Ada yang penduduknya di-
mark-up sepuluh ribu. Ada yang karena tiga tahun tidak bisa menentukan ibu kota, lalu usul dipecah jadi dua kabupaten. Penduduknya tidak sampai lima ribu. Sedangkan jumlah SKPD sama dengan daerah yang penduduknya di atas satu juta," kata Tjahjo.
Dengan moratorium ini, Tjahjo melanjutkan, pemerintah akan lebih fokus pada penataan daerah. Jika dianggap sudah layak, pemekaran bisa dilanjutkan. Dia juga berharap agar pemekaran di masa depan berdampak positif dalam pembangunan daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SAN)
