medcom.id, Batam: Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, enggan menjemput warga Batam eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang masih berada di Kalimantan Barat. Pasalnya, Pemkot Batam tidak menyediakan anggaran untuk memulangkan warganya tersebut.
"Kami tidak akan jemput. Tidak ada anggaran untuk itu," kata Wakil Wali Kota Batam Muhammad Rudi, di Batam, Senin (1/2/2016).
Rudi mengungkap, saat ini Pemkot harus merasionalisasi anggaran akibat adanya penguranangan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Sehingga, pihaknya tidak memiliki anggaran untuk bisa memulangkan eks anggota Gafatar itu.
Tapi, dia mengingatkan warga Batam, bila ada eks penganut Gafatar yang pulang ke Batam. Pemerintah dan masyarakat bakal menerima mereka dengan tangan terbuka.
"Kalau mereka kembali, kami terima," kata dia.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Batam Ardiwinata mengatakan, masih mengumpulkan data terait warga Batam yang telah bergabung dengan Gafatar.
Sedangkan Kepala Kesbangpol Kota Batam Rudolph Napitupulu memastikan, tidak ada pegawai negeri sipil (PNS) Pemkot Batam yang bergabung dengan Gafatar. Namun dia membenarkan, ada pegawai di Badan Pengusahaan Kawasan Batam yang telah pindah ke Kalimantan. Mereka diketahui mengundurkan diri pada akhir tahun 2015 lalu. Di antara dari mereka bertugas di Bandara hang Nadim dan BMKG Hang Nadim.
medcom.id, Batam: Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, enggan menjemput warga Batam eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang masih berada di Kalimantan Barat. Pasalnya, Pemkot Batam tidak menyediakan anggaran untuk memulangkan warganya tersebut.
"Kami tidak akan jemput. Tidak ada anggaran untuk itu," kata Wakil Wali Kota Batam Muhammad Rudi, di Batam, Senin (1/2/2016).
Rudi mengungkap, saat ini Pemkot harus merasionalisasi anggaran akibat adanya penguranangan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Sehingga, pihaknya tidak memiliki anggaran untuk bisa memulangkan eks anggota Gafatar itu.
Tapi, dia mengingatkan warga Batam, bila ada eks penganut Gafatar yang pulang ke Batam. Pemerintah dan masyarakat bakal menerima mereka dengan tangan terbuka.
"Kalau mereka kembali, kami terima," kata dia.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Batam Ardiwinata mengatakan, masih mengumpulkan data terait warga Batam yang telah bergabung dengan Gafatar.
Sedangkan Kepala Kesbangpol Kota Batam Rudolph Napitupulu memastikan, tidak ada pegawai negeri sipil (PNS) Pemkot Batam yang bergabung dengan Gafatar. Namun dia membenarkan, ada pegawai di Badan Pengusahaan Kawasan Batam yang telah pindah ke Kalimantan. Mereka diketahui mengundurkan diri pada akhir tahun 2015 lalu. Di antara dari mereka bertugas di Bandara hang Nadim dan BMKG Hang Nadim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
