Delegasi parlemen dari 50 negara berkumpul untuk membahas kesepakatan mencapai pembangunan berkelanjutan 2030 dan beragam bahasan lain. Foto: MTVN/Raiza Andini
Delegasi parlemen dari 50 negara berkumpul untuk membahas kesepakatan mencapai pembangunan berkelanjutan 2030 dan beragam bahasan lain. Foto: MTVN/Raiza Andini

Bali Declaration 2017, Kesepakatan Perdana Forum Parlemen Dunia

Nasional parlemen
Raiza Andini • 07 September 2017 19:43
medcom.id, Nusa Dua: Setelah menggelar rapat selama dua hari berturut-turut di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Forum Parlemen Dunia telah melahirkan 17 poin penting. Kesepakatan perdana ini diberi nama Bali Declaration 2017.
 
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memaparkan bahwa 17 poin tersebut dibagi menjadi beberapa item. Upaya mencapai target pembangunan berkelanjutan, perdamaian, hingga persoalan iklim jadi bahasan.
 
"Jadi ini ada deklarasi yang terintegrasi, jadi 49 negara hadir ini tidak berkeberatan," ungkap Fadli Zon setelah menutup World Parliamentary Forum on Sustainable Development di BNDCC, Nusa Dua, Kamis 7 September 2017.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tujuh belas poin Bali Declaration terebut membahas beberapa hal. Lima poin pertama terkait dengan upaya penguatan peran parlemen untuk mencapai target Pembangunan Berkelanjutan 2030.
 
Poin ke-enam terkait dengan pengentasan isu SARA, kemiskinan, iklim, serta persoalan jender. Poin ke-tujuh terkait dengan penguatan kerjasama parlemen dan pemerintah, serta antar negara, dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan.
 
Poin ke-delapan dan ke-sembilan terkait dengan upaya menciptakan perdamaian dunia dengan cara persuasif dan preventif. Poin ke-10 berkaitan dengan konflik Rakhine State dan dorongan ke negara pendukung Bali Declaration untuk berperan aktif menyelesaikan konflik.
 
Sementara itu, poin ke-sebelas hingga ke-12 berkaitan dengan promosi hak asasi manusia, keadilan hingga memerangi kekerasan. Poin ke-13 hingga ke-15 berkaitan dengan penanggulangan perubahan.
 
Dua poin terakhir terkait dengan peningkatan kerjasama antarlembaga dunia dalam mencapai pembagnunan berkelanjutan 2030.
 
Kesepakatan ini menjadi catatan sejarah baru bagi parlemen dunia. Nantinya, implementasi dari SDGs ini akan melangkah secara konkret akan dijalankan oleh parlemen dari 49 negara yang hadir sepakat dan disesuaikan dengan kondisi legislasi parlemen masing-masing negara.
 
"Nanti tentu ada penyesuaian dalam parlemen itu sendiri, penyesuaian dalam legislasi, penyesuaian dalam persoalan budgeting terkait dengan yang ada di SDGs ini," tutupnya.
 

(SUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif