Musi Rawas: Sebanyak 29 desa di Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan (Sumsel), terendam banjir sedalam tiga meter. Total ada 2.258 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak banjir.
"Hari ini saya turun langsung meninjau banjir di Muara Kelingi Musi Rawas untuk melihat langsung kondisi dan kesehatan warga, dan yang paling penting kita pastikan tidak ada korban jiwa," kata Gubernur Sumsel, Herman Deru, Selasa, 14 Maret 2023.
Deru mengatakan banjir tersebut akibat meluapnya dua sungai yakni sungai Kelingi dan sungai Musi yang terjadi dalam tiga hari terakhir. Dimana tiga desa diantaranya di Kecamatan Muara Kelingi yang terendam banjir cukup parah.
"Kita akan mencari penyebabnya, hutan masih terjaga disini tapi kita akan cari penyebabnya dimana, atau memang karena faktor curah hujan yang sangat tinggi," jelasnya.
Guna meminimalisir dampak yang akan timbul pasca banjir, Pemprov Sumsel bersama dengan Pemkab Musi Rawas telah mendirikan posko kesehatan untuk mengantisipasi dampak banjir seperti penyakit gatal-gatal, demam, ispa, dan menyiapkan ambulance untuk balita dan manula yang membutuhkan pertolongan cepat.
"Saya mengintruksikan Bupati Musi Rawas untuk memantau penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Seperti bantuan makanan, obat-obatan dan lainnya," ungkapnya.
Berita terkait banjir di Kabupaten Musi Rawas menjadi berita paling banyak dibaca di kanal Derah Medcom.id. Berita lain yang juga banyak dibaca terkait dampak erupsi Gunung Merapi.
Semarang: Gunung Merapi yang berada di perbatasan Yogyakarta kembali memuntahkan guguran awan panas sebanyak dua kali yang menuju ke Barat Daya, Selasa, 14 Maret 2023. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah Makwan mengatakan, warga masih bisa beraktivitas normal meskipun hujan abu terjadi di wilayahnya.
"Sampai saat ini, warga masih beraktivitas seperti biasa, belum ada evakuasi karena masih dalam kondisi aman," kata Makwan dalam tayangan Metro TV, Selasa, 14 Maret 2023.
Makwan mengatakan, erupsi Gunung Merapi yang terjadi pagi tadi terbawa angin ke wilayah Tenggara. Sehingga, sebagian wilayah di Sleman tertutup abu, tetapi tidak mengganggu jalannya aktivitas warga sekitar.
Terdapat beberapa wilayah yang wajib diwaspadai akibat adanya lontaran lava Gunung Merapi. Di antaranya Sungai Bebeng, Krasak, Bedog, Boyong, Gendol dan Sungai Woro. Makwan mengimbau warga yang tinggal di sekitar sungai untuk meningkatkan kewaspadaan.
Selain itu, Makwan juga mengungkapkan bahwa pihaknya siap mengevakuasi warga jika kondisi semakin tidak kondusif. Nantinya, warga akan dievakuasi ke sejumlah barak pengungsian yang telah disediakan.
BPBD Jateng telah membangun sejumlah barak pengungsian dengan jarak minimal 10 kilometer dari lereng Gunung Merapi. Terdapat 32 barak pengungsian yang terletak di tiga kecamatan dan tujuh kelurahan.
Di samping itu, BPBD Jateng juga akan mengevakuasi menggunakan cara evakuasi mandiri. Makwan yakin warga Magelang sudah paham akan evakuasi jika nantinya dibutuhkan. Lantaran setiap wilayah memiliki aturan sendiri soal evakuasi.
“Kami sudah siapkan 36 early warning sistem berupa sirine sebagai tanda bahaya. Kalau sirine telah dibunyikan mereka sudah tau saatnya evakuasi,” kata Makwan.
Berita lain yang juga banyak dibaca terkait usulan penggantian Penjabat Bupati Bekasi.
Bekasi: DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengusulkan penggantian Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu berdasarkan surat nomor tertanggal 7 Februari 2023 yang beredar di media sosial.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratulloh membenarkan surat yang ditandatangani dirinya bersama dengan tiga Wakil Ketua DPRD lainnya, Mohammad Nuh, Soleman dan Novy Yasin.
"Iya, itu (surat) sifatnya usulan untuk persiapan Mei ke depan," kata Holik kepada Medcom.id, Selasa 14 Maret 2023.
Dalam surat itu disampaikan bahwa usulan nama calon Pj Bupati Bekasi itu berkaitan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024. Sehingga akan terjadi kekosongan jabatan yang harus diisi oleh Penjabat Bupati.
Karena, jabatan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan akan segera berakhir pada 1 Mei 2023 mendatang. Sehingga, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Muhammad Nuh, mengatakan, pengusulan nama calon Pj Bupati Bekasi itu merupakan hal yang wajar.
"Tanggal 1 Mei itu berakhirnya masa jabatan Pj Bupati Dani Ramdan, wajar DPRD Kabupaten Bekasi beropini untuk sebagai bahan pertimbangan karena sifatnya usulan kepada Depdagri (Mendagri), paling tidak memilihkan nama-nama yang tersebut," katanya.
Terdapat tiga nama pejabat yang diusulkan untuk menjadi Pj Bupati Bekasi menggantikan Dani Ramdan. Masing-masing adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Yana Suyatna dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong.
Kemudian, satu nama lainnya merupakan pejabat di Provinsi Jawa Barat. Yaitu, Koswara yang merupakan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat.
"Supaya paling tidak ada, ada rasa perhatian DPRD kepada calon Pj yang akan ditempati nanti, karena itu sebuah kewenangan Mendagri. Kewenangan DPRD hanya sebatas usulan. Jadi merupakan hal yang wajar dan ini merupakan porsi dari DPRD Kabupaten Bekasi, dalam hal ini Kabupaten Bekasi sudah on the track, gitu," katanya.
Musi Rawas: Sebanyak 29 desa di Kabupaten Musi Rawas,
Sumatra Selatan (Sumsel), terendam
banjir sedalam tiga meter. Total ada 2.258 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak banjir.
"Hari ini saya turun langsung meninjau banjir di Muara Kelingi Musi Rawas untuk melihat langsung kondisi dan kesehatan warga, dan yang paling penting kita pastikan tidak ada korban jiwa," kata Gubernur Sumsel, Herman Deru, Selasa, 14 Maret 2023.
Deru mengatakan banjir tersebut akibat
meluapnya dua sungai yakni sungai Kelingi dan sungai Musi yang terjadi dalam tiga hari terakhir. Dimana tiga desa diantaranya di Kecamatan Muara Kelingi yang terendam banjir cukup parah.
"Kita akan mencari penyebabnya, hutan masih terjaga disini tapi kita akan cari penyebabnya dimana, atau memang karena faktor curah hujan yang sangat tinggi," jelasnya.
Guna meminimalisir dampak yang akan timbul pasca banjir, Pemprov Sumsel bersama dengan Pemkab Musi Rawas telah mendirikan posko kesehatan untuk mengantisipasi dampak banjir seperti penyakit gatal-gatal, demam, ispa, dan menyiapkan ambulance untuk balita dan manula yang membutuhkan pertolongan cepat.
"Saya mengintruksikan Bupati Musi Rawas untuk memantau penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Seperti bantuan makanan, obat-obatan dan lainnya," ungkapnya.
Berita terkait banjir di Kabupaten Musi Rawas menjadi berita paling banyak dibaca di kanal Derah
Medcom.id. Berita lain yang juga banyak dibaca terkait dampak erupsi Gunung Merapi.
Semarang:
Gunung Merapi yang berada di perbatasan Yogyakarta kembali memuntahkan guguran awan panas sebanyak dua kali yang menuju ke Barat Daya, Selasa, 14 Maret 2023. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah Makwan mengatakan, warga masih bisa beraktivitas normal meskipun hujan abu terjadi di wilayahnya.
"Sampai saat ini, warga masih beraktivitas seperti biasa, belum ada evakuasi karena masih dalam kondisi aman," kata Makwan dalam tayangan Metro TV, Selasa, 14 Maret 2023.
Makwan mengatakan,
erupsi Gunung Merapi yang terjadi pagi tadi terbawa angin ke wilayah Tenggara. Sehingga, sebagian wilayah di Sleman tertutup abu, tetapi tidak mengganggu jalannya aktivitas warga sekitar.
Terdapat beberapa wilayah yang wajib diwaspadai akibat adanya lontaran lava Gunung Merapi. Di antaranya Sungai Bebeng, Krasak, Bedog, Boyong, Gendol dan Sungai Woro. Makwan mengimbau warga yang tinggal di sekitar sungai untuk meningkatkan kewaspadaan.
Selain itu, Makwan juga mengungkapkan bahwa pihaknya siap mengevakuasi warga jika kondisi semakin tidak kondusif. Nantinya, warga akan dievakuasi ke sejumlah barak pengungsian yang telah disediakan.
BPBD Jateng telah membangun sejumlah barak pengungsian dengan jarak minimal 10 kilometer dari lereng Gunung Merapi. Terdapat 32 barak pengungsian yang terletak di tiga kecamatan dan tujuh kelurahan.
Di samping itu, BPBD Jateng juga akan mengevakuasi menggunakan cara evakuasi mandiri. Makwan yakin warga Magelang sudah paham akan evakuasi jika nantinya dibutuhkan. Lantaran setiap wilayah memiliki aturan sendiri soal evakuasi.
“Kami sudah siapkan 36
early warning sistem berupa sirine sebagai tanda bahaya. Kalau sirine telah dibunyikan mereka sudah tau saatnya evakuasi,” kata Makwan.
Berita lain yang juga banyak dibaca terkait usulan penggantian Penjabat Bupati Bekasi.
Bekasi: DPRD
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengusulkan penggantian Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan ke Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri). Hal itu berdasarkan surat nomor tertanggal 7 Februari 2023 yang beredar di media sosial.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratulloh membenarkan surat yang ditandatangani dirinya bersama dengan tiga Wakil Ketua DPRD lainnya, Mohammad Nuh, Soleman dan Novy Yasin.
"Iya, itu (surat) sifatnya usulan untuk persiapan Mei ke depan," kata Holik kepada Medcom.id, Selasa 14 Maret 2023.
Dalam surat itu disampaikan bahwa usulan nama calon Pj Bupati Bekasi itu berkaitan dengan pemilihan kepala daerah (
Pilkada) serentak 2024. Sehingga akan terjadi kekosongan jabatan yang harus diisi oleh Penjabat Bupati.
Karena, jabatan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan akan segera berakhir pada 1 Mei 2023 mendatang. Sehingga, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Muhammad Nuh, mengatakan, pengusulan nama calon Pj Bupati Bekasi itu merupakan hal yang wajar.
"Tanggal 1 Mei itu berakhirnya masa jabatan Pj Bupati Dani Ramdan, wajar DPRD Kabupaten Bekasi beropini untuk sebagai bahan pertimbangan karena sifatnya usulan kepada Depdagri (Mendagri), paling tidak memilihkan nama-nama yang tersebut," katanya.
Terdapat tiga nama pejabat yang diusulkan untuk menjadi Pj Bupati Bekasi menggantikan Dani Ramdan. Masing-masing adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Yana Suyatna dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong.
Kemudian, satu nama lainnya merupakan pejabat di Provinsi Jawa Barat. Yaitu, Koswara yang merupakan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat.
"Supaya paling tidak ada, ada rasa perhatian DPRD kepada calon Pj yang akan ditempati nanti, karena itu sebuah kewenangan Mendagri. Kewenangan DPRD hanya sebatas usulan. Jadi merupakan hal yang wajar dan ini merupakan porsi dari DPRD Kabupaten Bekasi, dalam hal ini Kabupaten Bekasi sudah
on the track, gitu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)