Kemendagri Dorong Bandar Lampung Genjot Realisasi APBD Sejak Awal Tahun

Bandar Lampung: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung melakukan percepatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sejak awal tahun. Kemendagri pun menerjunkan tim untuk mendorong percepatan realisasi APBD dan penanganan inflasi Kota Bandar Lampung. "Kami juga melakukan sosialisasi peraturan perundangan dan kebijakan pengelolaan keuangan, serta peningkatan kapasitas SDM," ujar Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni melalui keterangan tertulis, Minggu, 26 Februari 2023. Kemendagri mencatat realisasi belanja Kota Bandar Lampung masih tergolong rendah. Bahkan, Kota Bandar Lampung berada pada peringkat tiga terbawah secara nasional dalam kategori realisasi pendapatan APBD 2022, dengan capaian angka 82,08 persen. Sementara itu, dalam realisasi belanja, Bandar Lampung menempati peringkat terbawah secara nasional yakni sebesar 68,81 persen. Daerah perlu menggenjot realisasi APBD sejak awal tahun agar kinerja pemerintah daerah meningkat. "Pembangunan bisa dilakukan sejak awal tahun, pelayanan publik diperbaiki sepanjang tahun, dan daya saing daerah meningkat. Semua itu akan berdampak meningkatnya kesejahteraan masyarakat," terang Fatoni.   Dia menyampaikan, realisasi APBD sejak awal tahun juga akan memacu peredaran perekonomian di masyarakat. Dengan begitu, bakal meningkatkan daya beli masyarakat, memacu belanja pihak swasta, menggairahkan perekonomian daerah, serta mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Fatoni menyebutkan setidaknya ada lima cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya pada pajak dan retribusi daerah. Lima hal itu yakni intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi, peningkatan SDM, dan inovasi. "Peningkatan pendapatan yang bersumber dari dana transfer dilakukan dengan update data dan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait," kata Fatoni. Menurut Fatoni, ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab lambatnya realisasi belanja APBD. Di antaranya, pelaksanaan lelang terlambat umumnya karena prosesnya baru dimulai pada April dan bahkan ada yang baru dimulai pada Agustus atau September.  Berikutnya, perencanaan Detail Enginering Design (DED) dilakukan pada tahun anggaran yang sama dengan kegiatan fisik. Sehingga, kata dia, apabila pelaksanaan DED terlambat menyebabkan kegiatan fisik menjadi terlambat. Selain itu, faktor lainnya yakni keterlambatan penetapan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang/jasa. Lalu, terlambatnya penetapan petunjuk teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian/lembaga. Hambatan lainnya adalah kegiatan dengan penunjukan langsung terlambat dilaksanakan karena sering terjadi perubahan lokasi kegiatan. Kemudian, penagihan kegiatan dilakukan pada akhir tahun anggaran, tidak per termin sesuai dengan kemajuan kegiatan. "Ketakutan dan kekhawatiran ASN berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH), dan keterlambatan dalam penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan," ujar Fatoni. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id