Pegawai Bea dan Cukai Yogyakarta Diklaim Jauh dari Hedonisme

Yogyakarta: Pimpinan Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta mengeklaim para pegawainya tidak hidup dengan pamer kemewahan atau hedonisme di media sosial. Pelayanan bea dan cukai di kantor tersebut juga diklaim baik.  "Bisa dilihat rekam jejak kantor kami, kami juga pernah menjadi kantor pelayanan terbaik, kemudian dari survei kepuasan pengguna jasa (SKPJ) sudah 4,95 udah hampir lima, nilai maksimal 5. Jadi artinya itu bisa dilihat sebagai indikator kualitas pelayanan kami," kata Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PKC) 6 Turanto Sih Wardoyo, Rabu, 1 Maret 2023 Budaya hedonisme pegawai Kemenkeu jadi sorotan usai kasus yang membelit keluarga Rafael Alun Trisambodo. Sejak kasus kekerasan yang membelit Mario Dandy Satrio, 20, putra Rafael Alun menyeruak, kekayaan para pegawai Keuangan jadi perbincangan di hampir semua lini kehidupan masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian mengingatkan para bawahannya tak hidup hedon.  Menanggapi perintah atasannya, Turanto menyebut para pegawai Bea dan Cukai Yogyakarta tak ada yang hidup bermewah-mewah. Menurut dia, ada aturan internal agar para pegawai melakukan kegiatan positif.    "Sebenarnya teman-teman bisa melihat, gaya hidup di kantor (Beacukai) Jogja. Secara kasat mata pun bisa terlihat, apa yang ada di kantor kemudian di medsos. Yang namanya medsos kan terbuka ya, teman-teman dan semua masyarakat bisa melihat, saya yakin banyak juga kegiatan positif yang justru dilakukan oleh teman-teman kantor Jogja," ujarnya  Meskipun demikian, Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, diperiksa Kementerian Keuangan karena pamer kemewahan di media sosial, menurut Turanto, itu persoalan pribadi.  "Memang sudah ada imbauan tapi memang kalau dari kami sendiri kami semua komitmen kok untuk tetap menjaga perilaku kami sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan," jelas dia. Ia pun memastikan tidak ada klub motor gede (moge) pegawai beacukai Yogyakarta. Selain itu, Tutanto menyebut para pegawai Kantor Beacukai Yogyakarta sudah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).  "Ada yang namanya pegawai wajib lapor, ada yang tidak wajib lapor. Nah yang wajib lapor semua sudah 100 persen. Kami sudah WBBM (wilayah birokrasi bersih dan melayani) salah satu persyaratannya adalah pemenuhan laporan LKHPN 100 persen," ucapnya.  Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id