Gorontalo: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Nasir Giasi, mengecam keras tindakan oknum-oknum yang merusak fasilitas daerah, dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Kamis, 21 September 2023.
Nasir Giasi mengatakan fasilitas daerah yang dirusak, yakni kantor bupati, kantor DPRD, dan rumah jabatan bupati merupakan aset dan simbol daerah.
"Saya selaku Ketua DPRD, mengutuk keras tindakan anarkis berupa perusakan dan pembakaran fasilitas daerah," kata Nasir Giasi, Sabtu, 23 September 2023.
Ia menuturkan masyarakat bisa dan memiliki hak menyampaikan aspirasi. Namun, penyampaian tersebut harus dilakukan menggunakan cara yang bermartabat atau terhormat.
Aksi anarkis yang berlangsung telah menimbulkan kerusakan yang cukup fatal, terutama untuk kantor DPRD, ruang sidang yang sering dipakai untuk mengesahkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Ruang tersebut menurutnya merupakan ruangan utama yang ada di kantor DPRD, dan sering digunakan untuk membahas semua yang berhubungan dengan kerakyatan dan kemasyarakatan.
"Walaupun kerusakannya cukup parah, namun Alhamdullilah tidak ada korban jiwa," kata Nasir Giasi.
Ia mengatakan dalam peristiwa itu seluruh dokumen penting berupa gambaran APBD 2024 yang baru dua hari lalu dibahas, semuanya telah rusak dan hilang. Oleh karena itu, pihaknya masih berusaha mencari arsip-arsip yang tersimpan di Kantor Badan Pengelola Pembangunan Daerah (Bappeda).
"Karena dokumen itu memuat seluruh pikiran DPRD, yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Semuanya hilang dan akan kita perbarui lagi," kata Ketua DPRD Pohuwato.
Saat ini pihaknya sedang menunggu proses penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum, untuk melakukan pembenahan kembali kantor tersebut. Sambil menunggu, ia menyampaikan DPRD tidak boleh lumpuh.
"Karena pelayanan aspirasi masyarakat 155 ribu rakyat Pohuwato, ada kurang lebih 3.000 masyarakat penambang, maka masih ada 147 ribu masyarakat yang berprofesi lain seperti petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, yang harus kami layani di DPRD," kata Nasir.
Gorontalo: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Nasir Giasi, mengecam keras tindakan oknum-oknum yang
merusak fasilitas daerah, dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Kamis, 21 September 2023.
Nasir Giasi mengatakan fasilitas daerah yang dirusak, yakni kantor bupati, kantor DPRD, dan rumah jabatan bupati merupakan aset dan simbol daerah.
"Saya selaku Ketua DPRD, mengutuk keras tindakan anarkis berupa perusakan dan
pembakaran fasilitas daerah," kata Nasir Giasi, Sabtu, 23 September 2023.
Ia menuturkan masyarakat bisa dan memiliki hak menyampaikan aspirasi. Namun, penyampaian tersebut harus dilakukan menggunakan cara yang bermartabat atau terhormat.
Aksi anarkis yang berlangsung telah menimbulkan kerusakan yang cukup fatal, terutama untuk kantor DPRD, ruang sidang yang sering dipakai untuk mengesahkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Ruang tersebut menurutnya merupakan ruangan utama yang ada di kantor DPRD, dan sering digunakan untuk membahas semua yang berhubungan dengan kerakyatan dan kemasyarakatan.
"Walaupun kerusakannya cukup parah, namun Alhamdullilah tidak ada korban jiwa," kata Nasir Giasi.
Ia mengatakan dalam peristiwa itu seluruh dokumen penting berupa gambaran APBD 2024 yang baru dua hari lalu dibahas, semuanya telah rusak dan hilang. Oleh karena itu, pihaknya masih berusaha mencari arsip-arsip yang tersimpan di Kantor Badan Pengelola Pembangunan Daerah (Bappeda).
"Karena dokumen itu memuat seluruh pikiran DPRD, yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Semuanya hilang dan akan kita perbarui lagi," kata Ketua DPRD Pohuwato.
Saat ini pihaknya sedang menunggu proses penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum, untuk melakukan pembenahan kembali kantor tersebut. Sambil menunggu, ia menyampaikan DPRD tidak boleh lumpuh.
"Karena pelayanan aspirasi masyarakat 155 ribu rakyat Pohuwato, ada kurang lebih 3.000 masyarakat penambang, maka masih ada 147 ribu masyarakat yang berprofesi lain seperti petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, yang harus kami layani di DPRD," kata Nasir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
