Serang: Kepala Perwakilan Ombdusman Republik Indonesia (RI) Provinsi Banten, Fadli Afriadi, meminta pemerintah provinsi menindaklanjuti dugaan kejanggalan dalam praktik di klinik Dewan Perwakilan Raykat Daerah (DPRD) Provinsi Banten.
Fadli mengatakan perlunya kontrol lantaran aktivitas Klinik DPRD Banten berhubungan dengan kesehatan seseorang termasuk anggota dewan itu sendiri.
"Untuk perizinan agar segera diurus dan dilengkapi. Untuk apoteker juga sama. Masa nanti kasihan sekali anggota dewan kita sampai salah makan obat karena tidak ada apoteker di sana. Baik dokter dan apoteker harus ada. Terlepas dari apakah mereka melayani masyarakat umum atau hanya internal di dewan saja, tetap harus sesuai ketentuan," kata Fadli di Serang, Senin, 1 Juli 2024.
Fadli mengaku baru mengetahui informasi dugaan pelanggaran pada klinik tersebut dan berjanji untuk mendalami persoalan itu. Fadli berujar sebagai pemerintah, pemprov Banten seharusnya bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat, terutama pengusaha klinik.
"Perizinan harus lengkap. Itu kan indikator bahwa layanan itu valid dan aman. Kalau tidak ada izin bagaimana kemudian indikatornya? Apalagi ini soal kesehatan. Ombudsman RI mendorong Pemprov untuk membenahi masalah ini segera," ungkapnya.
Sementara seorang pasien DPRD Provinsi Banten yang enggan disebutkan namanya buka suara terkait pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis. Termasuk pemberian obat penyakit dalam yang seringkali diberikan kepadanya untuk dikonsumsi.
Dia menjelaskan telah memanfaatkan fasilitas kesehatan (faskes) tersebut bertahun-tahun. Dia menuturkan sejak tiga tahun terakhir dilayani bidan yang dipanggil Dokter olehnya.
"Saya enggak tahu kalau selama ini orang yang melayani pemeriksaan dan memberikan obat itu ternyata bidan. Jadi selama ini saya panggil dia, Bu Dokter-Bu Dokter. Sampai belum lama dia ngaku sendiri bahwa dia bidan," kata pasien tersebut saat dikonfirmasi melalui telepon.
Serang: Kepala Perwakilan Ombdusman Republik Indonesia (RI) Provinsi Banten, Fadli Afriadi, meminta pemerintah provinsi menindaklanjuti dugaan kejanggalan dalam praktik di
klinik Dewan Perwakilan Raykat Daerah (DPRD) Provinsi Banten.
Fadli mengatakan perlunya kontrol lantaran aktivitas Klinik DPRD Banten berhubungan dengan kesehatan seseorang termasuk anggota dewan itu sendiri.
"Untuk perizinan agar segera diurus dan dilengkapi. Untuk apoteker juga sama. Masa nanti kasihan sekali anggota dewan kita sampai salah makan obat karena tidak ada apoteker di sana. Baik dokter dan apoteker harus ada. Terlepas dari apakah mereka melayani masyarakat umum atau hanya internal di dewan saja, tetap harus sesuai ketentuan," kata Fadli di Serang, Senin, 1 Juli 2024.
Fadli mengaku baru mengetahui informasi dugaan pelanggaran pada klinik tersebut dan berjanji untuk mendalami persoalan itu. Fadli berujar sebagai pemerintah, pemprov Banten seharusnya bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat, terutama pengusaha klinik.
"Perizinan harus lengkap. Itu kan indikator bahwa layanan itu valid dan aman. Kalau tidak ada izin bagaimana kemudian indikatornya? Apalagi ini soal kesehatan. Ombudsman RI mendorong Pemprov untuk membenahi masalah ini segera," ungkapnya.
Sementara seorang pasien DPRD Provinsi Banten yang enggan disebutkan namanya buka suara terkait pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis. Termasuk pemberian obat penyakit dalam yang seringkali diberikan kepadanya untuk dikonsumsi.
Dia menjelaskan telah memanfaatkan fasilitas kesehatan (faskes) tersebut bertahun-tahun. Dia menuturkan sejak tiga tahun terakhir dilayani bidan yang dipanggil Dokter olehnya.
"Saya enggak tahu kalau selama ini orang yang melayani pemeriksaan dan memberikan obat itu ternyata bidan. Jadi selama ini saya panggil dia, Bu Dokter-Bu Dokter. Sampai belum lama dia ngaku sendiri bahwa dia bidan," kata pasien tersebut saat dikonfirmasi melalui telepon.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
