KPU Legowo Terima Kritik Keras Mahfud MD

Jakarta: Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Muhammad Afifuddin, merespons kritik keras Mahfud MD terkait fasilitas mewah komisioner KPU dan kasus asusila yang melibatkan Hasyim Asyari. Afifuddin menilai kritik tersebut bentuk perhatian serta bagian dari proses demokratisasi. "Kami berterima kasih karena menilai hal tersebut sebagai ungkapan rasa sayang dan merupakan bagian dari proses demokratisasi. Semua masukan akan menjadi perhatian kami untuk perbaikan," ujar Afifuddin, dikutip dari Headline News di Metro TV, Kamis 11 Juli 2024. Ia menekankan kritik tersebut menjadi pengingat bagi KPU untuk terus menjaga profesionalisme dan integritas menjelang pelaksanaan Pilkada. Afifuddin menyatakan bahwa KPU akan memperhatikan setiap kritik yang ada untuk perbaikan ke depan. "Kami akan memperbaiki yang kurang dan mempertahankan yang baik. Kritik ini menjadi pengingat untuk senantiasa menjaga integritas seluruh jajaran KPU," tegasnya.     Sebelumnya, Mahfud MD melalui akun media sosial X-nya (@MahfudMD) melontarkan sindiran keras terhadap KPU, menyusul kasus pemecatan Ketua KPU Hasyim Asyari yang terlibat dalam skandal asusila. Mahfud menilai KPU saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada. Selain itu, Mahfud mengkritik penggunaan fasilitas mewah oleh komisioner KPU, seperti penggunaan tiga mobil dinas yang mewah untuk setiap komisioner dan penyewaan jet yang berlebihan untuk keperluan dinas. Ia juga menyinggung bahwa fasilitas ini berpotensi disalahgunakan untuk tindakan asusila. “Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus terkaget-kaget dgn berita lanjutannya. Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (utk alasan dinas) yg berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam,” tulis Mahfud, dikutip dari akun X @MahfudMD. Menurut Mahfud, pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada yang dijadwalkan pada November mendatang. (Zein Zahiratul Fauziyyah)